IMKK Soroti Tingginya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Ketapang

Ketapang (Suara Kalbar) – Ikatan Mahasiswa Kabupaten Ketapang (IMKK) menilai meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Ketapang mencerminkan rapuhnya sistem perlindungan yang selama ini diklaim pemerintah. Berbagai forum, regulasi, dan laporan dinilai belum menyentuh akar persoalan ketika kekerasan terus berulang dan korban terus bertambah.

Penilaian tersebut mengemuka dalam Discourse Forum bertajuk “Perlindungan Hari Ini, Kekuatan Generasi Esok: Save Child, Save Women” yang digelar IMKK bersama aktivis gender dan perlindungan anak, Siti Mauliani. Forum itu menegaskan bahwa kekerasan terhadap kelompok rentan bukan persoalan insidental, melainkan masalah struktural yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan seremonial dan reaktif.

Siti Mauliani menyoroti tekanan sosial dan gaya hidup konsumtif sebagai salah satu faktor yang mendorong anak berada dalam situasi rentan. Anak-anak, kata dia, dipaksa menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial yang tidak sebanding dengan kesiapan mental, ekonomi, dan sistem perlindungan yang tersedia.

Tanpa edukasi publik yang kuat dan pemerataan akses pendidikan, kekerasan terhadap anak dan perempuan berpotensi terus berulang dengan pola yang berbeda.

Menurut Siti, pendidikan seharusnya menjadi benteng utama perlindungan anak. Namun di lapangan, masih ditemukan ketimpangan akses pendidikan, terutama di wilayah terpencil, keterbatasan fasilitas sekolah, ketidaksiapan kapasitas pendidik, serta lemahnya pelatihan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TTPK).

“Kompleks banget persoalannya, cuman kita bisa bantu dengan menyulutkan api-api kecil di tempat yang mudah kawan-kawan jangkau, misalnya Ketapang kota. Seenggaknya jika itu sustain, itu juga bisa menekan angka kekerasan terhadap anak,” tegas Siti Mauliani Minggu (22/12/2025).

Forum ini juga menyoroti persoalan serius tingginya angka perkawinan anak di bawah umur, rendahnya pengawasan penggunaan gawai, serta ketidaksiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perkembangan teknologi. Negara terus membiarkan anak-anak memikul beban sosial yang seharusnya menjadi tanggung jawab kebijakan publik.

Ketua Umum IMKK, Nanda Saputra, menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan berhenti pada diskusi dan rekomendasi semata.

“Harapan kami sebagai mahasiswa, apa yang kita diskusikan hari ini tidak hanya mentok di ruangan ini saja. Kami akan terus berupaya agar hasil dari diskusi ini bisa didengar oleh pemerintah,” ujarnya.

Namun IMKK memberikan peringatan keras bahwa kesabaran publik memiliki batas. Selama ini, pemerintah terlalu sering hadir dalam bentuk slogan, baliho, dan laporan akhir tahun, tetapi absen dalam pencegahan dan perlindungan nyata. Ketika kekerasan terjadi, negara sibuk menghitung data; ketika korban berjatuhan, pemerintah sibuk mengatur narasi.

IMKK menyampaikan ultimatum terbuka kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang:

1. Segera wujudkan kebijakan pencegahan kekerasan yang konkret, terukur, dan berbasis data.
2. Hentikan pendekatan simbolik dan seremonial dalam isu perlindungan anak dan perempuan.
3. Pastikan pendidikan, sistem pelaporan, dan perlindungan korban benar-benar hadir hingga ke desa dan wilayah tertinggal.
4. Libatkan masyarakat dan generasi muda secara nyata, bukan sekadar pelengkap legitimasi kebijakan.

IMKK mengungkapkan jika negara terus lambat, mahasiswa dan masyarakat sipil tidak akan tinggal diam. IMKK menegaskan akan terus mengawal, menyuarakan, dan menekan agar perlindungan anak dan perempuan tidak berhenti sebagai jargon pembangunan.

Sumber: Rilis IMKK

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS