Hentikan Polemik Gubernur-Wagub Kalbar, Semua Tokoh dan Elemen Diminta Menahan Diri

Pontianak (Suara Kalbar) – Salah satu tokoh Kalimantan Barat, Muhammad Husni Thamrien, turut angkat suara terkait disharmonisasi antara Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan.

Disharmonisasi ini dipicu polemik penempatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar akhir-akhir ini.

Husni Thamrien mengatakan ‘ketegangan’ antara kedua pemimpin daerah itu seharusnya tak perlu terjadi.

“Sebagai bagian dari masyarakat Kalimantan Barat, saya merasa miris atas informasi di media sosial dan media massa tentang ketidakhamornisan antara Gubernur dan Wakil Gubernur. Saya berharap polemik ini dapat segera diakhiri,” ujarnya, Kamis (11/12/2025) malam.

M. Husni Thamrien adalah Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kalbar.

Selain itu, tokoh yang akrab disapa Haji Thamrien ini juga merupakan Pendiri Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKPM) Kalbar, Ketua Umum Masyarakat Madani Kalbar, serta mantan Ketua Komisi B DPRD Mempawah.

Husni Thamrien mengatakan untuk menjadi pejabat atau negarawan, termasuk di jenjang gubernur dan wakil gubernur, semestinya memiliki prinsip berjiwa besar.

Gubernur dan wakil gubernur juga mesti memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing sebagaimana telah diatur UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 33 Tahun 2018 (untuk tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat/GWPP).

Sebab gubernur dan wakil gubernur adalah satu kesatuan yang dipilih satu paket pada Pemilu 2024, meski memiliki tugas dan wewenang berbeda. Karena itu, keduanya harus bersinergi menjalankan mandat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

“Sejujurnya, saya ikut menyesalkan pernyataan atau ‘curhat-curhat’ pak Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan yang akhirnya justru menarik hal-hal bernuansa etnis. Menurut saya, sikap seperti ini tidak baik untuk masyarakat Kalimantan Barat,” ungkapnya.

“Dan mohon maaf, menurut saya, polemik ini sejak dari awal seharusnya bisa diselesaikan beliau berdua tanpa menarik-narik elemen masyarakat lainnya,” tambah dia.

Kondisi ini, lanjutnya, semakin tak elok saat beberapa tokoh di Kalbar dan elemen masyarakat ikut bicara di media sosial dan media massa yang melontarkan pernyataan-pernyataan yang bernada provokatif.

“Para tokoh dan elemen masyarakat mestinya mendorong gubernur-wakil gubernur untuk bermusyawarah, bukan sebaliknya melontarkan pernyataan yang mengundang keresahan masyarakat,” tegas Husni Thamrien menyesalkan.

Karenanya, ia mengimbau agar para tokoh, elit politik, maupun elemen masyarakat Kalbar dapat menahan diri.

“Bahkan alangkah lebih baik apabila para tokoh, elit politik dan elemen masyarakat dapat menginisiasi adanya musyawarah guna mencairkan kembali hubungan antara Gubernur Ria Norsan dan Wagub Krisantus Kurniawan,” sarannya.

Sebab, Husni Thamrien berharap perselisihan itu tidak semakin berkembang menjadi konflik berkepanjangan, mengingat Kalbar membutuhkan stabilitas dan keselarasan kepemimpinan.

“Kalbar menghadapi tantangan besar mulai dari ketimpangan infrastruktur, angka kemiskinan yang masih tinggi, hingga indeks pembangunan manusia (IPM) yang tertinggal. Kondisi ini makin berat dengan keterbatasan fiskal akibat efisiensi anggaran. Akibatnya, Kalbar dalam bayang-bayang defisit,” papar dia.

Nah, untuk mengentaskan berbagai persoalan ini, pemerintah daerah harus harmonis, kompak dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Ria Norsan-Krisantus harus tetap fokus pada agenda besar, yakni pemerataan pembangunan dan pemenuhan harapan masyarakat Kalbar, bukan persoalan internal yang memecah energi,” imbuh Husni Thamrien.

Terkait pelantikan pejabat eselon II, ia meyakini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menerapkan sistem meritokrasi guna menempatkan pejabat berdasarkan keahlian dan kapasitas masing-masing.

“Sebagai mantan Ketua Komisi B DPRD Mempawah, saya memahami sistem meritokrasi ini. Saya juga tahu saat pak Ria Norsan menjadi Wakil Gubernur Kalbar periode 2018-2023, ia tak marah ketika pak Gubernur Sutarmidji melakukan penempatan pejabat eselon II tanpa koordinasi intens dengan dirinya (Ria Norsan),” bebernya.

Penulis: Distra

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS