SUARAKALBAR.CO.ID
Beranda Teknologi China Minta AS Jamin Iklim Usaha Adil Usai Transisi TikTok

China Minta AS Jamin Iklim Usaha Adil Usai Transisi TikTok

TikTok memperkenalkan fitur baru yang memungkinkan pengguna mengatur seberapa banyak konten berbasis kecerdasan buatan atau AI muncul di feed For You. (Istimewa)

Jakarta (Suara Kalbar)- Kementerian Perdagangan China mendesak Amerika Serikat untuk menjamin lingkungan bisnis yang adil setelah operasional TikTok beralih ke perusahaan patungan AS. Beijing menekankan pentingnya solusi hukum yang menyeimbangkan kepentingan kedua pihak.

Pemerintah China memberikan pernyataan resmi terkait babak baru pengelolaan TikTok. Beijing berharap transisi ini dilakukan dalam koridor hukum serta tetap menjaga keseimbangan kepentingan bilateral.

Juru Bicara Kementerian Perdagangan China He Yongqian, dilansir dari Antara, pada Kamis (25/12/2025), menyatakan konsensus yang terbangun saat ini searah dengan pembicaraan antara kepala negara kedua pihak. Tim ekonomi kedua negara sebelumnya telah menyepakati kerangka dasar penyelesaian masalah TikTok melalui prinsip konsultasi yang setara.

He menekankan agar AS sungguh-sungguh menunaikan kewajiban dalam menciptakan ekosistem bisnis yang transparan. “Kami berharap AS bekerja searah dengan China untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, terbuka, dan nondiskriminatif bagi perusahaan kami,” ujarnya.

Beijing menilai dukungan AS terhadap hubungan perdagangan yang sehat sangat krusial bagi keberlanjutan ekonomi global. Sikap ini muncul menyusul langkah TikTok yang pekan lalu menandatangani kesepakatan penjualan operasi di AS kepada perusahaan patungan baru.

Kesepakatan tersebut melibatkan raksasa teknologi Oracle sebagai mitra strategis untuk mengamankan masa depan aplikasi itu di pasar Amerika.

Transaksi ini merupakan respons langsung terhadap undang-undang AS yang disahkan tahun lalu. Regulasi tersebut mewajibkan ByteDance, induk perusahaan TikTok asal China, untuk melepas sedikitnya 80% asetnya di AS. Ketentuan ini bersifat mengikat dengan ancaman pelarangan total penggunaan aplikasi di seluruh wilayah AS jika kewajiban divestasi tidak dipenuhi.

Hingga kini, publik internasional masih mencermati apakah peralihan kepemilikan ini benar-benar meredakan ketegangan geopolitik terkait keamanan data, atau justru menjadi preseden baru dalam persaingan teknologi antara dua kekuatan ekonomi dunia tersebut.

Sumber: Beritasatu.com

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar
Bagikan:

Iklan