Ancaman Lapor ke Presiden, Warga Tebuah Elok Sambas Tekan Kejari Sambas Tangani Kasus Dana Desa

Sambas (Suara Kalbar) – Puluhan warga Desa Tebuah Elok, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat menyampaikan tuntutan tegas kepada aparat penegak hukum terkait dugaan penyimpangan dana desa yang diduga melibatkan mantan kepala desa.

Aksi tersebut dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Sambas sebagai bentuk desakan agar hasil temuan Inspektorat Kabupaten Sambas segera ditindaklanjuti secara transparan dan profesional, pada Selasa (9/12/2025).

Dalam pernyataan sikapnya, warga meminta Kejaksaan Negeri Sambas memproses kasus tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka menegaskan tidak bermaksud menghakimi, melainkan menuntut tanggung jawab negara dalam menindaklanjuti temuan resmi lembaga pengawas.

Korli, salah satu perwakilan warga, mengungkapkan kekecewaan atas penanganan sejumlah laporan sebelumnya. Ia menyebut kasus ini sudah beberapa kali dilaporkan namun belum memberikan efek jera.

“Kasus ini sudah tiga kali dilaporkan. Dulu ada kasus mobil, kasus tahun 2019 juga sudah dikembalikan, tapi kami tidak melihat ada efek jera. Makanya kami datang ke Kejaksaan. Kami dengar hari ini sudah masuk tahap penyidikan, dan kami beri waktu lagi,” ujarnya.

Senada dengan itu, Jasmin Aisah, perwakilan kelompok ibu-ibu desa, menegaskan komitmen warganya untuk terus mengawal kasus tersebut.

“Kami ibu-ibu pantang mundur. Kalau tidak ada tanggapan dari Kejaksaan, kami akan melapor ke Presiden Prabowo dan Kejaksaan Agung,” katanya.

Warga juga mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar, termasuk rencana pelaksanaan ritual adat di depan Kantor Kejaksaan Negeri Sambas sebagai bentuk simbol perlawanan moral apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.

Selain itu, masyarakat mengeluhkan kondisi infrastruktur desa yang dinilai memprihatinkan. Dua jembatan di Desa Tebuah Elok disebut dalam kondisi darurat, sementara jalan desa rusak parah meski dana pembangunan telah dikucurkan pemerintah pusat.

Penulis: Serawati