Pengamat Sosial Ingatkan Perlu Kajian dan Mekanisme Jelas dari Rencana Pembatasan Game Online

Pontianak (Suara Kalbar) – Presiden Prabowo Subianto berencana untuk memberikan pembatasan sejumlah game online seperti PUBG menyusul dari munculnya insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi yang mendapatkan arahan langsung dari presiden.

Game online yang mengandung unsur senjata dinilai memiliki pengaruh besar dalam pola perilaku generasi muda saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Sosial sekaligus Doktor Sosiologi Universitas Tanjungpura, Viza Juliansyah menyampaikan bahwa kejadian yang terjadi di SMAN 72 Jakarta terjadi dengan banyaknya variable penyebab, tidak hanya karena pengaruh game online.

“Kita tentu harus melihat dulu bahwa kasus ini variablenya bukan satu, bukan game online sebagai satu-satunya variabel. Ada variabel lain seperti pembulian, ada variabel lain seperti pengawasan dari sekolah, ada variabel lain seperti orang tua,” ujarnya saat diwawancarai pada Kamis (13/11/2025).

Ia juga menyampaikan bahwa game online tentu memiliki pengaruh terhadap pola perilaku para penggunanya.

“Secara umum saya setuju bahwa apa yang kita lihat, apa kita dengar, apa kita lakukan itu berpengaruh besar terhadap perilaku kita. Artinya game online jelas berpengaruh terhadap perilaku,” jelasnya.

Menurutnya rencana pembatasan game online merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah dampak negatif dari game online.

“Saya setuju dengan rencana pembatasan game online, tapi dengan catatan nggak bisa cuma perlu ada pencatatan pembatasan karena itu nggak bisa cuma jadi satu-satunya cara yang kita lakukan karena akar masalahnya belum terselesaikan. Yang kedua, itu mungkin perlu dipikirkan mekanismenya,” katanya.

Menurutnya sebelum melakukan pembatasan, pemerintah juga perlu menyelesaikan akar permasalahan dari tindak kekerasan seperti mengetahui penyebab masalah tersebut mulai dari bullying, pengawasan orang tua hingga tenaga pengajar.

Selain itu, mekanisme pembatasan game online tersebut juga harus dipikirkan, karena saat ini sangat sulit memisahkan masyarakat dari ketergantungan akan akses internet.

“Pembatasan seperti apa yang bisa kita lakukan? Apakah kemudian pembatasan itu kemudian total kita tutup akses terhadap PUBG? Apakah masalahnya cuma PUBG? ini juga akan sulit pada tahap implementasinya,” tambahnya.

Viza juga menilai bahwa pengawasan yang efektif juga harus dilakukan dari sekolah, sehingga akar masalahnya dapat terselesaikan.

“Mungkin yang sebenarnya perlu kita perhatikan lebih jauh adalah sekolah, orang tua, dan kasus bullying ini. Kita harus sadar benar bahwa ini bullying terjadi. Sekolah dan orang tua harus mampu mencegah hal itu. Harus mampu mencegah itu. Jadi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah pembinaan secara signifikan,” pungkasnya.

Penulis: Meriyanti