BPKP Soroti Kendala Pelaksanaan Program Nasional di Kalbar

Pontianak (Suara Kalbar) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat menilai pelaksanaan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah ini sudah berjalan cukup baik, namun belum menunjukkan performa yang optimal.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M. Harahap, usai memimpin kegiatan Kick Off Meeting Asistensi Penyusunan Profil Risiko Pembangunan Daerah Wilayah Kalbar di Library Cafe BPKP Kalbar pada Jumat (31/10/2025) lalu.

Beberapa PSN yang telah berjalan di Kalbar meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, dan Program Ketahanan Pangan. Rudy menyebutkan, meski program-program tersebut relatif dapat dikelola dengan baik, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperbaiki.

“Secara umum, PSN di Kalbar sudah berjalan dan manageable. Namun dari sisi performa, belum semuanya optimal. Ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki,” ujar Rudy.

Salah satu program yang paling mendapat perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis. Menurut Rudy, sejak awal peluncurannya, program ini sempat mengalami kendala teknis, mulai dari kesiapan dapur hingga pemenuhan standar kebersihan. Ia menuturkan, BPKP bersama berbagai pihak seperti Pangdam dan Kabinda ikut mendorong agar program tersebut bisa segera diluncurkan dan memastikan tidak terjadi kasus makanan basi atau keracunan.

BPKP mencatat adanya beberapa insiden MBG di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Kubu Raya. Setelah ditelusuri, kasus tersebut bukan disebabkan oleh makanan basi, melainkan karena siswa tidak terbiasa mengonsumsi ikan. “Ternyata bukan karena makanannya basi, tapi karena anak-anaknya tidak terbiasa makan ikan. Artinya, kita perlu keberagaman menu sesuai dengan kebiasaan konsumsi masyarakat setempat,” katanya.

Selain itu, BPKP menyoroti lambatnya proses penyelesaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk dapur MBG di beberapa daerah, seperti Kabupaten Ketapang. Padahal, Kementerian Kesehatan telah memberikan tenggat waktu satu bulan. “Sejak awal Januari kami sudah mengingatkan agar risiko ini dimitigasi oleh dinas kesehatan. Namun ada yang belum terlalu aware, sehingga penyelesaian SLHS terhambat,” ujarnya.

Rudy juga menyoroti pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, yang dinilai masih menghadapi persoalan status lahan. “Masalah tanah harus segera diselesaikan. Tidak bisa hanya dilaporkan ‘tidak ada masalah’ kalau sertifikatnya belum selesai. Ini bisa menimbulkan persoalan hukum ke depan,” tegasnya.

BPKP pun menyarankan agar pemerintah daerah mempercepat penyelesaian sertifikat tanah bagi proyek pendidikan dan kesehatan yang menggunakan sistem design and build, agar tidak menghambat pelaksanaan dan penyerapan anggaran.

Sementara itu, untuk Program Cek Kesehatan Gratis, Rudy menilai pelaksanaannya belum menarik minat besar masyarakat. “Masyarakat kurang tertarik kalau hanya dicek tensi. Mereka menginginkan layanan yang lebih lengkap, seperti tes darah atau EKG,” tuturnya.

Dalam bidang ketahanan pangan, BPKP menyoroti belum adanya industri pakan ternak lokal di Kalbar. Padahal, kebutuhan daging ayam meningkat seiring pelaksanaan program MBG. “Selama ini pakan ternak masih didatangkan dari luar daerah. Kami sudah merekomendasikan agar dibangun industri pakan lokal supaya rantai pasok lebih kuat,” jelas Rudy.

Ia menambahkan, beberapa daerah di Kalbar aktif berkoordinasi dengan BPKP dalam menjalankan PSN. Kabupaten Sambas disebut menjadi salah satu lokus utama pelaksanaan program nasional, sedangkan Kabupaten Kubu Raya dinilai memiliki inisiatif tinggi dalam mendukung program pemerintah pusat.

“Sambas menjadi salah satu fokus karena potensi dan anggarannya besar. Sementara Kubu Raya termasuk daerah yang cepat bergerak, contohnya dalam pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih,” pungkas Rudy.

Penulis: Meriyanti