Anggota Komisi II DPR RI Soroti Ketimpangan dan Masalah Kedaulatan di Perbatasan RI–Malaysia

Sambas (Suara Kalbar) – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menyampaikan kritik keras saat mengikuti kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di Kabupaten Sambas. Ia menilai kondisi perbatasan RI–Malaysia masih jauh dari gambaran wilayah yang mencerminkan martabat bangsa, Sabtu (29/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Deddy menyoroti kondisi kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia yang menurutnya masih jauh dari gambaran wilayah yang mencerminkan martabat dan kedaulatan negara.

Ia menekankan bahwa daerah perbatasan seharusnya menjadi pusat sinergi berbagai kementerian dan lembaga, bukan justru dikenal sebagai daerah yang terus menerus mengirimkan tenaga kerja kasar ke negara tetangga.

“Ada kepala perbatasan ini, harusnya menjadi simpul seluruh kementerian. Kita punya wilayah sebesar ini, tapi kita masih saja menyuplai buruh kasar ke negara seberang. Ini sangat memprihatinkan sebagai sebuah bangsa,” ujarnya.

Ia juga mengaku prihatin melihat ketimpangan yang mencolok antara aparat keamanan yang tampil gagah menjaga garis batas, sementara banyak warga perbatasan justru mencari nafkah sebagai tenaga kerja kasar di luar negeri.

“Malu saya lihat tentara kita begitu gagah, tapi anak bangsa di perbatasan malah bekerja sebagai buruh kasar,” katanya.

Ia bahkan menyebut keadaan tersebut sebagai bentuk perbudakan modern yang harus dihentikan melalui pembangunan yang lebih serius, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat perbatasan.

“Ini modern slavery, perbudakan modern. Kalau kondisi kita sudah baik, kita tidak perlu lagi menjadi babu di sana,” tegasnya.

Penulis: Serawati