SGW Dorong Penataan Tambang Rakyat Melalui Workshop Tata Kelola Pertambangan di Sambas

Sambas (Suara Kalbar) – Sambas Governance Watch (SGW) menggelar Workshop Penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kegiatan bertema “Membangun Kesamaan Pandangan dan Arah Kebijakan Daerah” ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat tata kelola pertambangan emas rakyat sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan daerah di Kalimantan Barat, Jumat (17/10/2025).

Koordinator SGW, Urai Guntur, menjelaskan bahwa forum ini diinisiasi untuk menyatukan persepsi lintas sektor sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat.

“Workshop ini menjadi ruang dialog kebijakan agar kegiatan pertambangan rakyat di Sambas bisa ditata secara legal, tertib, dan berkelanjutan. Harapannya, hasil pertemuan ini melahirkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif sebagai dasar hukum daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, penataan wilayah pertambangan rakyat tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga mempertimbangkan tata ruang, kelestarian lingkungan, serta pemerataan ekonomi masyarakat.

“Penting bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan regulasi yang berpihak pada penambang agar manfaat ekonomi dari sektor tersebut dapat dirasakan secara merata,” kata Guntur.

Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Yudi, menilai bahwa isu WPR memiliki posisi strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

“Bersama camat dan kepala desa, kami telah mengusulkan sejumlah wilayah potensial ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar kegiatan pertambangan memiliki dasar hukum dan selaras dengan tata ruang wilayah,” katanya.

Ia juga menekankan, meskipun kewenangan pengelolaan pertambangan rakyat kini berada di tingkat provinsi dan pusat, Pemerintah Kabupaten Sambas tetap berkomitmen memperkuat usulan wilayah pertambangan rakyat melalui perencanaan tata ruang daerah.

Dalam kesempatan yang sama Dr. Abdul Haris Fakhmi dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Wilayah Kalimantan Barat, menyoroti masih lemahnya kontribusi sektor pertambangan emas rakyat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Fakta di lapangan menunjukkan belum ada satu rupiah pun yang masuk ke kas daerah dari sektor ini. Ini menandakan sistem pengelolaan dan kebijakan perizinan belum berjalan optimal,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, regulasi baru seperti PP Nomor 39 Tahun 2025 memberikan peluang bagi koperasi dan UMKM untuk mengelola wilayah pertambangan mineral, termasuk emas, tanpa melalui mekanisme lelang.

“Koperasi lokal di Kabupaten Sambas kini dapat mengajukan izin usaha pertambangan rakyat langsung ke Kementerian ESDM. Namun, tantangan terbesar masih terletak pada kelambanan penyusunan dokumen reklamasi dan pascatambang,” jelasnya.

Penulis: Serawati