SUARAKALBAR.CO.ID
Beranda Daerah Melawi Sejumlah Warga di Melawi Suarakan Tuntutan Transparansi Dana Desa, Beberapa Kades Terancam Dicopot

Sejumlah Warga di Melawi Suarakan Tuntutan Transparansi Dana Desa, Beberapa Kades Terancam Dicopot

Warga desa Kayan kecamatan Nanga pinoh saat menyampaikan aspirasi nya di kantor Inspektorat Melawi.[Suarakalbar.co.id/Dea]

Melawi (Suara Kalbar) – Fenomena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dana desa mulai terasa di sejumlah wilayah Kabupaten Melawi. Warga di beberapa desa menyuarakan aspirasi mereka agar pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka dan akuntabel oleh pemerintah desa.

Salah satu contoh mencuat di Desa Nanga Kayan, Kecamatan Nanga Pinoh, di mana sejumlah warga menyampaikan aspirasi dan desakan kepada kepala desa mereka agar lebih transparan dalam penggunaan dana desa.

Warga mendatangi langsung kantor Inspektorat kabupaten Melawi, Rabu (15/10/2024) siang.

Aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung secara damai dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Warga berharap pemerintah desa dapat lebih terbuka dalam menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat.

Situasi serupa juga terjadi di Desa Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh, di mana kepala desa setempat akhirnya dinonaktifkan sementara dari jabatannya akibat dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Bahkan sempat terjadi penyegelan terhadap kantor desa oleh warga.

Langkah ini disebut sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan dan keluhan masyarakat.

Beberapa tokoh masyarakat menilai, fenomena ini menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya keterbukaan penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN.

“Masyarakat sekarang sudah melek informasi. Mereka ingin tahu kemana uang desa digunakan,” ujar Rifki salah seorang warga Melawi.

Pemerintah Kabupaten Melawi sendiri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menyatakan terus mendorong setiap kepala desa agar menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa.

Selain itu, pengawasan berlapis juga dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Fenomena ini menjadi pengingat pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang terbuka, serta hubungan yang harmonis antara masyarakat dan perangkat desa dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di Melawi.

Penulis: Dea Kusumah Wardhana

Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya

Join now
Komentar
Bagikan:

Iklan