Pemprov Kalbar Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat dalam Tata Kelola Hukum dan Pemerintahan yang Berkeadilan

Pontianak (Suara Kalbar) — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Hal ini tercermin melalui audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, dengan Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI, Dr. Nofli, Bc.IP., S.Sos., S.H., M.Si., yang berlangsung di Ruang Arwana Kantor Gubernur Kalbar, Senin (20/10/2025).

Audiensi tersebut menjadi tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang pembentukan Kemenko Kumham Imipas, yang memiliki mandat untuk menyinergikan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan kementerian di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Menurut Harisson, sinergi ini penting untuk memastikan setiap kebijakan nasional di bidang hukum dapat berjalan searah dengan kebutuhan serta dinamika daerah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik sinergi ini. Melalui koordinasi yang inklusif dan terintegrasi, kita ingin memastikan kebijakan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan dapat berjalan seiring dengan agenda pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat daerah,” ujar Harisson.

Sekda Kalbar ini menekankan pentingnya forum audiensi tersebut sebagai momentum memperkuat hubungan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan hukum yang humanis, efektif, dan berkeadilan.

Ia juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Kalbar sebagai provinsi perbatasan dengan Malaysia, yang memiliki keragaman sosial dan budaya tinggi.

“Beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian bersama antara lain penegakan hukum yang adil dan humanis di wilayah perbatasan, peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan HAM masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyelesaian permasalahan hukum seperti pertanahan dan sumber daya alam,” jelasnya.

Harisson menegaskan, Pemprov Kalbar berkomitmen mendukung pelaksanaan kebijakan hukum dan HAM yang inklusif dan terintegrasi dengan melibatkan instansi vertikal, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat.

“Saya berharap melalui audiensi ini terbangun pemahaman dan kesepahaman strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang hukum, guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas, Dr. Nofli, menjelaskan bahwa pihaknya tengah fokus melakukan sinkronisasi kebijakan hukum nasional dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

“Kemenko Kumham Imipas saat ini fokus pada reformasi regulasi. Banyak aturan yang tumpang tindih dan inkonsisten antara satu dengan lainnya. Inilah yang akan kita benahi agar regulasi di Indonesia menjadi lebih harmonis, berkualitas, dan efisien,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan rencana pembentukan Badan Registrasi Nasional sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola hukum dan regulasi di Indonesia.

“Langkah lanjutan dari audiensi ini adalah pengumpulan data di daerah yang akan disinkronkan bersama kementerian dan lembaga terkait dalam Rapat Koordinasi di Yogyakarta. Hasilnya akan menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi penyelesaian kondisi hukum nasional,” tutup Nofli.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi nyata antara Kemenko Kumham Imipas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperkuat pelaksanaan urusan pemerintahan bidang hukum yang berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS