Kebijakan Hijau Vietnam Tuai Respons Jepang: Honda Cs Khawatir Industri Terguncang

Jakarta (Suara Kalbar)- Pemerintah Jepang dan sejumlah produsen besar asal Negeri Sakura tersebut memperingatkan Vietnam bahwa rencana pelarangan sepeda motor berbahan bakar bensin di Hanoi dapat memicu hilangnya lapangan kerja.

Rencana ini pun dapat membuat pasar senilai US$ 4,6 miliar yang saat ini didominasi oleh Honda, hancur. Pada Juli lalu, Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh mengeluarkan arahan yang melarang sepeda motor bensin memasuki pusat ibu kota mulai pertengahan 2026.

Seperti dilansir dari Reuters, langkah ini diambil untuk mengurangi tingkat polusi udara yang tinggi, dengan pembatasan lebih luas direncanakan pada 2028 dan pelarangan serupa diperkirakan akan menyebar ke wilayah lain di negara tersebut.

Menanggapi hal itu, Kedutaan Besar Jepang di Hanoi mengirim surat kepada otoritas Vietnam yang memperingatkan bahwa pelarangan mendadak dapat “mempengaruhi lapangan pekerjaan di industri pendukung”, seperti dealer sepeda motor dan pemasok suku cadang. Pernyataan tersebut merupakan ringkasan dari isi surat yang disampaikan kedutaan, yang menolak membagikan naskah lengkapnya.

Kedutaan Jepang juga mendesak pemerintah Vietnam untuk mempertimbangkan “peta jalan yang tepat” menuju elektrifikasi, termasuk masa persiapan dan penerapan regulasi secara bertahap. Seorang pejabat pemerintah Jepang mengatakan surat itu dikirim pada September, meski kedutaan menolak menyebutkan tanggal pastinya.

Pasar kendaraan roda dua Vietnam merupakan salah satu yang terbesar di dunia, dengan nilai mencapai sekitar US$ 4,6 miliar pada tahun ini menurut lembaga riset pasar Mordor Intelligence. Tahun lalu, jumlah sepeda motor terdaftar di negara itu hampir mencapai 80% dari populasi 100 juta jiwa, salah satu tingkat kepemilikan tertinggi di dunia.

Asosiasi utama produsen sepeda motor asing di Vietnam, yang dipimpin oleh Honda serta mencakup Yamaha dan Suzuki, mengirim surat kepada pemerintah pada Juli lalu. Dalam surat tersebut, mereka memperingatkan bahwa pelarangan motor bensin dapat menyebabkan “gangguan produksi dan risiko kebangkrutan” bagi perusahaan dalam rantai pasok, menurut salinan surat yang ditinjau Reuters.

Para produsen juga menyebutkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan “efek limpahan” terhadap ratusan ribu pekerja, serta menyebabkan gangguan bagi hampir 2.000 dealer dan sekitar 200 pemasok komponen.

Sumber: Beritasatu.com