Bupati Sambas Dorong Pembentukan Provinsi Sambas Raya: Daerah Perbatasan Harus Dapat Perlakuan Khusus

Sambas (Suara Kalbar) – Bupati Sambas, Satono, kembali menegaskan pentingnya perhatian khusus dari pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan seperti Kabupaten Sambas yang termasuk dalam kategori daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), Senin (20/10/2025).

Menurutnya, meskipun pemerintah masih menerapkan moratorium pemekaran daerah, wilayah seperti Sambas layak mendapatkan kebijakan khusus karena memiliki posisi strategis di perbatasan langsung dengan Malaysia.

“Pemerintah pusat memang masih moratorium pemekaran daerah baru, tapi kami di Sambas berharap ada perlakuan khusus. Sambas ini adalah wajah terdepan Indonesia di negeri jiran,” ujar Satono.

Ia menilai, sudah saatnya wacana pembentukan Provinsi Sambas Raya dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah pusat. Selain demi pemerataan pembangunan, pemekaran ini juga penting untuk memperkuat pertahanan, keamanan, dan ketahanan pangan di kawasan perbatasan.

“Sambas ini sangat strategis. Laut Paloh termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang terhubung langsung ke Laut Cina Selatan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan perjuangan masyarakat Sambas untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat sudah berlangsung lebih dari dua dekade. Karena itu, ia berharap momentum kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi titik awal perubahan besar bagi daerah perbatasan.

“Perjuangan teman-teman sudah berjalan lebih dari 23 tahun. Sudah waktunya Sambas mendapatkan peran strategis dan perhatian lebih dari pemerintah pusat,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa perhatian terhadap wilayah perbatasan akan mendukung visi dan misi Presiden Prabowo dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia maju dan berdaulat.

“Kami berharap pemerintah pusat memberi atensi lebih kepada daerah perbatasan demi percepatan pembangunan, sekaligus berkontribusi mewujudkan visi besar Presiden Prabowo,” tutupnya.

Penulis: Serawati