SUARAKALBAR.CO.ID
Beranda Nasional Reshuffle Kabinet Prabowo, Antara Ujian Ekonomi dan Kualitas Demokrasi

Reshuffle Kabinet Prabowo, Antara Ujian Ekonomi dan Kualitas Demokrasi

Pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 September 2025. (Antara/Galih Pradipta)

Jakarta (Suara Kalbar)- Reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025), termasuk digantinya Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Reshuffle kabinet dinilai menjadi ujian bagi kredibilitas ekonomi sekaligus kualitas demokrasi di Indonesia.

Reshuffle kabinet ini merupakan respons terhadap demokrasi jalanan yang mencerminkan kegundahan masyarakat Indonesia. Kita perlu memperkuat mekanisme demokrasi,” kata Dewan Pengurus The Habibie Center Didit Ratam dalam diskusi publik yang digelar Policy+, Jumat (12/9/2025).

Direktur Policy+, Raafi Seiff, mengingatkan bahwa perubahan kabinet harus dibarengi tata kelola pemerintahan yang beretika.

“Meski reshuffle dapat meningkatkan kepercayaan, pemerintah perlu memperkuat penegakan etika pada lembaga eksekutif dan legislatif, serta memastikan kebijakan yang dibuat sejalan dengan realitas saat ini,” jelas Raafi.

Sementara itu, Ketua Institut Demokrasi dan HAM The Habibie Center, Julian Aldrin Pasha, menekankan bahwa reshuffle adalah hal biasa dalam politik, tetapi dampaknya perlu dicermati.

“Yang lebih penting adalah apakah reshuffle ini memperkuat atau justru melemahkan institusi demokrasi kita,” ujarnya.

Julian menegaskan, apabila pergantian menteri lebih menitikberatkan pada loyalitas politik daripada integritas dan merit, maka kualitas demokrasi bisa terancam dan menurunkan kepercayaan publik.

Dari sisi ekonomi, Wakil Direktur LPEM FEB UI, Jahen Fachrul Rezki, menyoroti pentingnya kejelasan arah fiskal pascareshuffle.

“Pasar dan publik sedang menunggu sinyal yang jelas mengenai arah kebijakan fiskal. Tanpa kejelasan yang kredibel, ketidakpastian akan semakin besar, terutama dengan program belanja ambisius yang sudah ada,” ujarnya.

Ia menambahkan, dana sebaiknya dialokasikan ke sektor produktif seperti infrastruktur, pembangunan SDM, dan transisi hijau untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, sekaligus memperkuat prospek jangka panjang ekonomi Indonesia.

 

Sumber: Beritasatu.com

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar
Bagikan:

Iklan