PKB Nilai Evaluasi Tunjangan DPR Penting untuk Jawab Tekanan Publik

Jakarta (Suara Kalbar)- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungannya terhadap langkah evaluasi gaji dan tunjangan anggota DPR yang tengah menjadi sorotan tajam publik.

Isu ini menjadi salah satu poin utama dalam tuntutan Gerakan 17+8, yang juga menekankan pentingnya transparansi anggaran lembaga legislatif.

Salah satu fasilitas yang menuai kritik luas adalah tunjangan rumah anggota DPR yang nilainya mencapai Rp 50 juta per bulan. DPP PKB menilai sorotan publik terhadap besarnya tunjangan merupakan bentuk keresahan sosial yang wajar di tengah ketimpangan ekonomi dan rendahnya kepercayaan terhadap parlemen.

“Bagi kami di DPP-PKB, kami mendorong dan juga mendukung apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR untuk mengevaluasi tunjangan. Permasalahan mengenai tunjangan ini menimbulkan kecemburuan, yang akhirnya meledak dengan aksi kemarin,” ujar Wakil Ketua Harian DPP PKB, Riezal Ilham Pratama, dalam konferensi pers di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu, (3/9/2025).

PKB memandang evaluasi tunjangan tidak bisa dilepaskan dari tuntutan peningkatan kinerja legislatif. Fasilitas yang diterima oleh wakil rakyat harus sepadan dengan kontribusi dan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. Evaluasi menyeluruh dianggap penting untuk memperbaiki citra DPR dan menjawab tekanan publik secara konkret.

Tunjangan Sudah Dihentikan
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan telah dihentikan per 31 Agustus 2025.

“Khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025,” kata Dasco saat audiensi bersama perwakilan mahasiswa di Jakarta, Rabu (3/9/2025) siang.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf atas polemik tersebut dan berjanji melakukan pembenahan menyeluruh di internal DPR.

Dasco menjelaskan tunjangan rumah itu awalnya diberikan sejak Oktober 2024 dan hanya direncanakan berlaku selama satu tahun. Menurutnya, fasilitas tersebut disalurkan secara bertahap setelah pelantikan anggota DPR periode saat ini.

PKB menilai momentum ini harus menjadi titik awal untuk mendorong pembenahan menyeluruh, bukan hanya pada sisi tunjangan, tetapi juga pada kualitas kerja legislatif.

Sumber: Beritasatu.com

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS