Jaga Kondusivitas, BPBD Kalbar Siapkan Posko dan Fasilitas Pengamanan

Pontianak (Suara Kalbar) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat dirikan Posko Antisipasi Unjuk Rasa (Unras) di kompleks Kantor Gubernur Kalbar.

Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kawasan tersebut.

Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalbar, Daniel, menyampaikan bahwa posko ini sudah berdiri sejak tiga hari lalu.

Keberadaannya difungsikan untuk mendukung pengamanan sekaligus membackup rekan-rekan TNI, Polri, dan Satpol PP Provinsi Kalbar dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi selama aksi unjuk rasa.

“Posko ini sudah didirikan sejak tiga hari lalu di kompleks Kantor Gubernur. Fungsinya untuk membackup rekan-rekan TNI, Polri, dan Satpol PP, khususnya dalam mengantisipasi kejadian unjuk rasa di kompleks Kantor Gubernur. Kita fokus mengamankan terutama aset-aset yang ada di kawasan ini,” kata Daniel.

Daniel menuturkan, posko ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas untuk menunjang operasi lapangan. Di antaranya 1 unit mobil tangki berikut alat pemadam kebakaran yang siap digunakan jika terjadi potensi kebakaran di sekitar lokasi aksi.

“Peran BPBD adalah memastikan pengendalian risiko bencana. Kalau ada api yang berpotensi merusak aset-aset di kawasan ini, maka segera dipadamkan. Itu bagian dari tugas BPBD agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan,” tambahnya.

Selain mobil tangki, posko juga menyiapkan 1 unit mobil komando untuk koordinasi dan komunikasi, serta 1 unit mobil pick up guna mendukung mobilitas petugas. Kehadiran seluruh sarana ini, kata Daniel, menunjukkan kesiapan BPBD dalam memastikan keamanan dan ketertiban.

“Kita berharap Kalbar tetap aman. Mari bersama-sama menjaga Pontianak tetap kondusif, agar aktivitas masyarakat, pemerintahan, maupun pembangunan tetap berjalan normal,” ungkapnya.

“Harapan kita, kejadian-kejadian yang sangat dikhawatirkan berbagai pihak tidak terjadi. Kita yakin masyarakat maupun mahasiswa yang menyampaikan aspirasi akan melakukannya dengan cara baik, santun, dan tanpa tindakan anarkis,” jelas Daniel.

Menurut Daniel, keberadaan posko ini bukan hanya untuk BPBD, melainkan bagian dari sinergi dengan Polri, TNI, dan Satpol PP Provinsi Kalbar. Sinergi ini penting untuk memastikan keamanan aset, terutama di kompleks Kantor Gubernur, selama aksi unjuk rasa berlangsung.

“Dengan posko ini, kita ingin memastikan semua berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.

Penulis: Meriyanti