Gelombang Demonstrasi Dinilai Puncak Kekecewaan, MADN Minta Kondusivitas Kalbar Dijaga

Pontianak (Suara Kalbar) – Sekretaris Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Yakobus Kumis, memberikan apresiasi terhadap semangat perjuangan elemen masyarakat yang turun ke jalan dalam menyuarakan aspirasi rakyat.

Menurutnya, gelombang aksi yang terjadi belakangan ini tidak bisa dianggap remeh karena merupakan akumulasi keresahan mendalam masyarakat terhadap kondisi pemerintahan.

Yakobus menegaskan bahwa demonstrasi yang meluas di berbagai daerah merupakan bentuk kekecewaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

“Gelombang demonstrasi yang masif ini tidak datang tiba-tiba. Ini adalah puncak dari kekecewaan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat,” tegas Yakobus, Minggu (31/8/2025).

Ia menilai, kemarahan rakyat berakar dari praktik pemerintahan yang sarat dengan dugaan korupsi serta penegakan hukum yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan. Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat semakin tertekan. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor belum mampu dijawab dengan langkah konkret oleh pemerintah.

Kondisi itu, kata Yakobus, semakin diperburuk oleh sejumlah kebijakan kontroversial yang justru menambah keresahan di tengah masyarakat. Beberapa di antaranya yakni rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB), pemblokiran jutaan rekening oleh PPATK, kewajiban pembelian elpiji 3 kilogram dengan KTP, hingga pembentukan satgas PKH yang menimbulkan gesekan sosial.

“Di tengah berbagai persoalan masyarakat, masyarakat sedang berkelahi untuk bertahan hidup, justru kabar kenaikan tunjangan DPR justru mencuat, ini yang melukai rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.

Yakobus juga menyoroti sikap sebagian anggota DPR RI yang dianggap pongah dan tidak menunjukkan empati kepada masyarakat. Menurutnya, DPR yang seharusnya menjadi representasi rakyat justru kerap mengeluarkan pernyataan yang memperkeruh suasana.

“Di saat rakyat sedang marah, seharusnya DPR yang merupakan representasi masyarakat dapat menenangkan, bukan memperkeruh suasana dengan mengeluarkan statemen yang melukai hati rakyat dan terkesan nantang,” ucapnya.

Ia pun mengkritik keras keputusan pemerintah yang menaikkan tunjangan DPR, gaji aparat, serta menambah jumlah wakil menteri. Kebijakan tersebut dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang kerap didengungkan pemerintah.

“Yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan mereka,” jelas Yakobus.

Selain soal kebijakan, Yakobus juga meminta agar gaya komunikasi pejabat publik diperbaiki. Ia menilai sejumlah pernyataan menteri seringkali melukai perasaan rakyat.
Salah satunya ia menyoroti pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nurson Wahid, yang sempat mengatakan “semua tanah milik negara, rakyat hanya mengelola”.

Menurut Yakobus, pernyataan itu telah melukai hati masyarakat, khususnya masyarakat adat yang memiliki ikatan historis dan spiritual terhadap tanah leluhur mereka. Walaupun pernyataan itu kemudian diklarifikasi, namun luka di hati masyarakat tetap ada.

“Karenanya kita minta kedepan setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus pro kepada masyarakat, dan komunikasi pejabat kedepan harus lebih bijak, agar rakyat tidak tersakiti, dan marah,” tambahnya.

Yakobus menegaskan bahwa gerakan masyarakat yang turun ke jalan harus dipandang sebagai kritik konstruktif, bukan sebagai ancaman terhadap negara.

“Aspirasi itu harus dipandang sebagai kritik konstruktif, bukan ancaman,” ungkapnya.

Meski demikian, ia tetap mengingatkan agar gerakan tersebut tetap murni dan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Ia juga mendesak pemerintah dan DPR untuk membuka mata dan telinga dalam merespons keresahan masyarakat.

“Jangan biarkan suara rakyat diabaikan. Jika keresahan ini tidak direspons, maka gelombang kemarahan bisa semakin besar,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Yakobus menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kedamaian di Kalimantan Barat. Ia mendorong agar pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bisa duduk bersama mencari solusi terbaik.

“Keamanan dan kondusivitas Kalbar harus kita jaga bersama-sama,” pungkasnya.

Penulis: Fajar Bahari

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS