Demo Berlanjut, Ratusan Mahasiswa Fisip Untan Sambangi DPRD Provinsi

Pontianak (Suara Kalbar) – Massa Aksi lanjutan yang tergabung dalam Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat.

‎Aksi kali ini sebagai bentuk tuntutan yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Ketua DPRD Provinsi Kalbar.
‎
‎Dalam orasinya, Presiden Mahasiswa Fisip Untan, Debora mengatakan bahwa ia bersama rekan mahasiswa mendatangi DPRD untuk menemui Ketua DPRD.
‎
‎“Kami mencari Aloysius. Kami cuma pingin ketemu Pak Aloy,” kata Debora pada Senin (1/09/2205).
‎
‎Kemudian ia mengatakan bahwa, ini sudah merupakan yang ke lima kalinya mahasiswa mendatangi Gedung DPRD Provinsi namun tidak juga ditemui.
‎
‎“Siapapun temui kami. Kalau tidak ada. Itu pengecut. Mereka menerima kami saat pemilu saja,” tambahnya.
‎
‎ia juga menyebutkan, bahwa BEM Fisip datang untuk menyuarakan suara masyarakat dan berbagai tuntutan.
‎
‎“Yang pastinya kami membawa tuntutan yang harus ditemui langsung oleh Bapak Ketua DPRD Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti hal ini,” katanya.
‎
‎Ia memastikan, massa yang hadir tidak anarkis. Karena mereka menjamin menjunjung tinggi kedamaian.
‎
‎“Kami datang tidak untuk anarkis, kami datang tidak untuk merusak fasilitas, karena kami di sini datang untuk aksi damai,” ujarnya.
‎
‎Sementara itu, ada pun tuntutan pada demo kali ini adalah sebagai berikut :
‎
‎ 1. Menuntut Reformasi DPR.
‎a) Mendesak DPR-RI untuk mengeluarkan rincian biaya terkait isu kenaikan tunjangan DPR-RI.
‎
‎b) Membentuk lembaga independen yang dapat mengevaluasi dan mengawasi DPR-RI sesuai dengan kondisi perekonomian negara.
‎
‎c) Mempertanyakan ketidakadaannya potongan pajak dari keseluruhan gaji dan tunjangan DPR-RI.
‎
‎d) Mengembalikan marwah DPR sebagai penyambung lidah masyarakat Indonesia.
‎
‎e) Mendesak KPK untuk memeriksa seluruh anggota DPR baik pusat maupun daerah.
‎
‎f) Menyiarkan secara langsung (live) setiap rapat dan pengambilan keputusan oleh DPR.
‎
‎g) Merampingkan anggaran dan mengurangi jumlah anggota DPR (terutama yang tidak berkompeten untuk mengisi posisi tersebut).
‎
‎ 2. Menuntut kenaikan gaji tenaga pendidik (guru/dosen).
‎
‎ 3. Menuntut pengesahan UU Perampasan Aset.
‎
‎ 4. Menuntut dan memastikan 19 juta lapangan pekerjaan.
‎
‎ 5. Menuntut penguatan pengawasan fungsi Eksekutif.
‎
‎ 6. Menuntut penjelasan dan perbaikan regulasi terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
‎
‎Penulis : Iqbal Meizar