Sekda Kalbar Apresiasi BPS atas Penyampaian Data Statistik, Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi Pembangunan

Pontianak (Suara Kalbar) – Sebagai bentuk dukungan terhadap keterbukaan informasi dan capaian pembangunan daerah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengapresiasi langkah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar yang secara rutin menyampaikan Berita Resmi Statistik (BRS) secara virtual. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Data Analisis, Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (1/8/2025).

Kepala BPS Provinsi Kalbar, Muh Saichudin, memaparkan data terkini terkait kondisi inflasi di Kalbar. Ia menyebutkan bahwa inflasi tahunan (year-on-year) pada Juli 2025 tercatat sebesar 2,14 persen, sementara inflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,47 persen.

“Inflasi tahunan didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, dengan andil sebesar 1,39 persen. Komoditas utama penyumbangnya antara lain minyak goreng, bawang merah, ikan kembung, ikan tongkol, udang basah, dan ikan baung,” ujar Saichudin.

Ia menambahkan, inflasi bulanan dipengaruhi oleh kenaikan harga beras, bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan tomat. Selain itu, perekonomian Kalbar pada pertengahan tahun menunjukkan dinamika beragam dengan sektor-sektor tertentu mengalami penguatan, sedangkan lainnya menghadapi tantangan.

“Inflasi pada Juli tetap terkendali, didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan serta biaya pendidikan menjelang tahun ajaran baru. Nilai Tukar Petani (NTP) juga menunjukkan perbaikan, khususnya di subsektor tanaman pangan,” jelasnya.

Dari sisi pariwisata, lanjut Saichudin, terdapat tren positif dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara serta naiknya tingkat hunian kamar hotel. Namun, ia juga mencatat penurunan kinerja ekspor dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Kinerja ekspor masih stabil secara bulanan, namun mengalami penurunan signifikan secara tahunan, menunjukkan adanya tantangan dari sisi pasar global,” tambahnya.

Menanggapi paparan tersebut, Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menekankan pentingnya data yang riil dan akurat sebagai landasan utama dalam merancang program-program pembangunan daerah.

“Pembangunan saat ini sangat menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Data yang valid menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran,” ucap Harisson.

Ia juga menegaskan pemerintah daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai prioritas utama pembangunan, yang bertujuan tidak hanya menjalankan program, tetapi juga mengarahkan visi pembangunan jangka panjang.

“BPS sebagai lembaga penyedia data dasar harus terus menjaga independensi dan kredibilitasnya, baik di tingkat nasional, ASEAN, hingga global. Data yang dihasilkan merupakan potret kondisi riil masyarakat yang sangat krusial untuk dijadikan dasar dalam intervensi kebijakan,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Harisson menginstruksikan kepada seluruh kepala dinas dan jajarannya agar memperhatikan dengan serius data yang dirilis oleh BPS.

“Capaian pembangunan Kalbar harus tercermin dari data yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya minta semua pihak untuk memahami dan menggunakan data BPS sebagai rujukan utama dalam penyusunan kebijakan strategis ke depan,” pungkasnya.

Penulis: Lidia/r

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS