Ribuan Buruh Kepung DPR: Puncak Kekecewaan Terhadap Pemerintah

Jakarta (Suara Kalbar)- Ribuan buruh dari berbagai sektor dan daerah dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa besar di depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8/2025). Aksi ini dipimpin oleh Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh.

Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah, menegaskan aksi besok merupakan puncak kekecewaan para pekerja terhadap pemerintah yang dinilai gagal menepati janji kesejahteraan.

“Ini adalah gerakan politik kelas pekerja yang sudah mencapai titik jenuh. Puluhan tahun janji kesejahteraan hanya jadi slogan. Sementara praktik perampasan hak dilembagakan lewat kebijakan. Besok Kamis (28/7/2025) kami tidak akan beranjak sebelum suara kami didengar,” ujar Ilhamsyah dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (27/8/2025).

Para buruh membawa sepuluh tuntutan utama yang dinilai mendesak untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, yakni antara lain:

1. Menghapus sistem outsourcing dan menolak upah murah.
2. Membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan PHK.
3. Melakukan reformasi pajak perburuhan yang berkeadilan, termasuk penghapusan pajak atas pesangon, tunjangan hari raya (THR), dan jaminan hari tua (JHT).
4. Mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa skema omnibus law.
5. Menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
6. Mendorong revisi UU Pemilu agar lebih demokratis dan aspiratif.
7. Mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
8. Penegakan standar kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) di sektor pertambangan.
9. Penerapan sistem pengupahan adil di sektor perkebunan sawit.
10. Ratifikasi Konvensi ILO-190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

Selain itu, KPBI juga menuntut pemotongan gaji anggota DPR sebesar 20–30% sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat sekaligus solusi menutup defisit anggaran negara.

“Kesepuluh tuntutan ini adalah agenda bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa, dengan menempatkan kemanusiaan dan keadilan di atas kepentingan kapital,” tegas Ilhamsyah.

Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, aksi unjuk rasa tersebut menjadi momentum penting untuk menekan pemerintah agar berpihak pada kepentingan kelas pekerja. Menurutnya, aksi tersebut akan digelar dengan semangat damai di bawah nama ‘Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah’ (HOSTUM).

“Ini adalah saatnya menyampaikan aspirasi agar pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan pekerja, bukan hanya pada kepentingan pemodal,” ujar Said Iqbal, Selasa (26/8/2025).

Sumber: Beritasatu.com

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS