Petani Sawit Mandiri: Kami Ingin Jumpa Gubernur Kalbar dan Satgas PKH

Melawi (Suara Kalbar)– Setelah beberapa jam berorasi di bawah terik matahari di halaman Kantor Bupati Melawi, ratusan petani sawit mandiri akhirnya mendapat jawaban dari pemerintah daerah. Perwakilan mereka dipersilakan masuk ke ruang rapat utama untuk bertemu langsung dengan Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, Selasa siang (19/8/2025).

Ruang rapat yang biasanya terasa formal, kali ini penuh dengan wajah tegang para petani. Mereka duduk berhadapan dengan jajaran pejabat Pemkab Melawi, sementara di sisi lain tampak sejumlah anggota DPRD Kabupaten Melawi yang turut hadir.

Tulisan besar di layar latar belakang bertuliskan “Audiensi Pemerintah Kabupaten Melawi dengan Petani Sawit Mandiri” menandai pentingnya pertemuan ini.

Dalam forum tersebut, para perwakilan petani bergantian menyampaikan keresahan mereka. Penyegelan lahan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dinilai telah mengancam mata pencaharian ribuan keluarga.

“Lahan itu kami kelola sendiri, dengan keringat dan jerih payah bertahun-tahun. Kami bukan perambah hutan, kami hanya ingin menghidupi keluarga,” ujar salah seorang perwakilan dengan suara bergetar, disambut anggukan serius rekan-rekannya.

Mereka menegaskan, kebijakan yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang kawasan hutan, jangan sampai membabi buta tanpa mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Menanggapi hal itu, Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

Namun demikian pemerintah daerah siap untuk memfasilitasi para petani Mandiri untuk berjumpa langsung dengan Gubernur Kalbar, Ria Norsan dan Satgas PKH.

Ia mengakui keresahan petani adalah persoalan serius yang harus dicarikan jalan keluar bersama.

“Kami memahami apa yang dirasakan masyarakat terkait persoalan ini,” tegas Bupati.

Harapan Akan Kepastian Hukum

Seorang petani yang turut hadir dalam audiensi mengatakan, mereka datang bukan untuk melawan pemerintah, melainkan mencari perlindungan dan keadilan.

“Kami hanya ingin kepastian, agar anak-anak kami tidak kehilangan masa depan karena lahan yang disegel,” ucapnya lirih.

Audiensi tersebut berlangsung kondusif, meski sesekali diwarnai nada emosional dari perwakilan petani.  Namun, semua pihak sepakat bahwa dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. Pertemuan itu ditutup dengan kesepakatan awal bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti aspirasi petani, sekaligus mengawal komunikasi dengan pemerintah pusat mengenai kebijakan kawasan hutan.

Bagi para petani sawit mandiri, pertemuan ini menjadi titik awal harapan. Dari aksi jalanan yang penuh teriakan, kini suara mereka telah sampai ke meja rapat pemerintahan.

Mereka berharap bisa bertemu langsung dengan Gubernur Kalbar, Ria Norsan dan Satgas PKH untuk ruang dialog selanjutnya. Para petani yakin masih ada peluang untuk mendapatkan keadilan dari Negara di tanah Kelahiran nya dibawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Penulis: Dea Kusumah Wardhana