Penanganan Karhutla Butuh Teknologi Permanen dan Penegakan Hukum Tegas

Pontianak (Suara Kalbar) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya membangun teknologi permanen dan penegakan hukum untuk mengatasi krisis karbon dan Karhutla, khususnya di lahan gambut Kalbar yang sangat rentan terbakar.

“Pembangunan teknologi permanen dalam penanggulangan karbon tidak bisa instan. Sejak kejadian hebat 2019, kita terus mendorong inovasi dari anak bangsa untuk menciptakan solusi jangka panjang,” tegas Hanif saat memimpin Apel Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (2/8/2025).

Hanif juga mengapresiasi keberhasilan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan oleh BMKG dan BNPB. Ia menyebutkan bahwa kondisi Kalbar yang sebelumnya terdeteksi hampir 400 titik panas (hotspot), kini nihil alias tidak terdeteksi adanya hotspot.

“Beberapa hari lalu ada hampir 400 hotspot, pagi ini kita sambut dengan nol. Ini prestasi yang membanggakan dan bikin merinding,” katanya disambut tepuk tangan peserta apel.

Menteri LHK mengingatkan kembali tentang larangan pembakaran lahan di musim kemarau sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ia menegaskan bahwa aturan daerah yang membolehkan pembukaan lahan maksimal 2 hektare tidak boleh bertentangan dengan undang-undang nasional.

“BMKG menyatakan Kalbar sedang berada di puncak musim kemarau dari pertengahan Juli hingga akhir Agustus. Maka, tidak ada pembakaran, titik,” tegasnya.

Hanif juga mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan pemagaran, pemalangan, dan penandaan pada kawasan rawan Karhutla sebagai langkah preventif. Ia menambahkan bahwa pendekatan hukum berbasis strict liability akan diterapkan kepada pemilik konsesi di lokasi Karhutla, terlepas dari unsur kesengajaan.

Kekhawatiran Hanif juga tertuju pada kerusakan ekosistem gambut. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar dari 2,7 juta hektare lahan gambut Kalbar telah dikeringkan oleh kanal-kanal buatan sepanjang total lebih dari 300 ribu kilometer secara nasional, menjadikannya sumber bahan bakar potensial saat musim kering.

“Gambut yang sudah kering itu tidak bisa kembali menyerap air. Sekali kering, dia akan terus jadi bahan bakar potensial,” jelasnya.

Hanif juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa dalam upaya penanggulangan Karhutla.

“Kami mengapresiasi pelaku usaha yang telah menunjukkan empati dan dukungan nyata. Ini adalah bentuk gotong royong yang kita butuhkan untuk melindungi bumi Kalbar,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mengantisipasi Karhutla, mengingat dampaknya tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan kesehatan masyarakat.

“Bukan kami tidak berpihak kepada masyarakat, namun kondisi cuaca ekstrem kemarau panjang ini berpotensi menimbulkan masalah besar jika api merembet. Ini bisa ganggu transportasi, ekonomi, hingga kesehatan paru-paru masyarakat kita sendiri,” ujar Norsan.

Ia pun berharap seluruh elemen masyarakat memahami dan turut serta menjaga Kalbar dari bahaya Karhutla, seraya mengajak untuk membangun Kalimantan Barat secara bijak dan berkelanjutan.

Apel siaga ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh elemen masyarakat. Dengan komitmen bersama dalam penggunaan teknologi, penegakan hukum yang tegas, dan pendekatan kolaboratif, diharapkan Kalbar mampu menghadapi musim kemarau tanpa ancaman kabut asap.

Penulis: Lidia/r

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS