Pemprov Kalbar Rakor Pengendalian Karhutla, Gubernur Tegaskan Status Siaga Darurat Asap

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (1/8/2025).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, dan dihadiri oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan, Forkopimda Provinsi Kalbar, Sekretaris Daerah Harisson, serta para bupati dan walikota se-Kalimantan Barat.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beserta jajaran. Ia menyebut kehadiran mereka menjadi bentuk nyata dukungan dan sinergi pemerintah pusat dalam menangani Karhutla di Kalbar.

“Ini merupakan bukti kuat perhatian dan wujud sinergi pemerintah pusat dalam mencegah dan menangani Karhutla. Kehadiran Bapak Menteri dan Kepala BNPB menjadi kebanggaan bagi kami dan seluruh masyarakat Kalbar,” ujar Norsan.

Norsan menjelaskan bahwa Kalbar saat ini telah memasuki musim kemarau dengan prediksi curah hujan sangat rendah dari BMKG untuk periode Juli hingga September 2025. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya Karhutla.
“Kondisi ini memaksa kita untuk siaga penuh. Karena itu, kami telah menetapkan status siaga darurat bencana asap dan membentuk komando satuan tugas (satgas) penanganan Karhutla,” ungkapnya.

Strategi pengendalian Karhutla, lanjut Norsan, dilakukan melalui sejumlah langkah seperti sosialisasi kepada masyarakat, patroli terpadu dan mandiri, pemadaman melalui darat dan udara, serta peningkatan kesiapsiagaan personel dan peralatan.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak dalam menangani Karhutla dan berharap adanya dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat.

“Kami harap ada sinergi yang terus terjalin antara pusat dan daerah dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla. Mari jadikan pertemuan ini sebagai momentum untuk bekerja nyata, bersinergi, dan peduli terhadap lingkungan tanpa membakar hutan dan lahan,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanggulangan Karhutla, termasuk perbandingan efektivitas dengan negara lain.

Ia memaparkan bahwa sejak 2019, pemerintah mulai memanfaatkan teknologi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan water bombing, yang terbukti mampu menekan luas kebakaran secara signifikan. Pada 2023, meskipun El Nino kuat, luas Karhutla berhasil ditekan menjadi 1,1 juta hektare, lebih rendah dari puncaknya di tahun 2019 yang mencapai 1,6 juta hektare.

“Operasi darat dan udara oleh BMKG dan BNPB sangat berkontribusi. Namun Kalbar masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kebakaran tertinggi. Hingga kini, sudah ada enam perusahaan yang kami segel dan sekitar 20 lainnya sedang dalam proses verifikasi lapangan,” ujar Hanif.

Ia juga menyebutkan bahwa sampai akhir Juli 2025, total luas Karhutla nasional hampir mencapai 9.000 hektare, dengan Kalimantan Barat menyumbang sekitar 1.000 hektare.

“Ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa pengawasan dan penegakan hukum harus ditingkatkan. Kami dorong Polda Kalbar untuk menindak tegas. Angka 1.149 hektare harus kita dalami dengan serius,” tegasnya.

Hanif turut mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Kalbar dan peran aktif TNI/Polri serta masyarakat dalam upaya penanganan Karhutla di lapangan, seraya mengingatkan pentingnya sinergi dan penguatan regulasi agar bencana tahunan ini bisa ditekan lebih jauh.

Penulis: Lidia/r

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS