MoU Bersama Mitra Pembangunan, Langkah Serius Pemprov Kalbar jaga Ekosistem Alam Berkesinambungan

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menandatangani Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas OSO, Perkumpulan Lembaga Teraju Indonesia, serta PT. Forest Wise Wild Keepers sebagai mitra pembangunan. Penandatanganan berlangsung di Ruang Ruai Telabang, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (25/8/2025).

Gubernur Kalbar Ria Norsan hadir langsung dalam penandatanganan bersama Rektor Universitas OSO Pontianak, Yarlina Yacoub, Ketua Lembaga Teraju Indonesia, Agus Sutomo, pimpinan PT. Forest Wise Wild Keepers, Dirk Jan Oudshiorn, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kalbar, Adi Yani. Acara ini turut dirangkai dengan pertukaran cinderamata.

Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan komitmen Pemprov Kalbar dalam mendorong Program Perhutanan Sosial sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan sekaligus penyelesaian konflik tenurial di dalam dan sekitar kawasan hutan.

“Provinsi Kalbar merupakan yang tertinggi secara nasional dalam capaian akses kelola perhutanan sosial, dengan luasan mencapai 778 ribu hektare melalui 281 unit akses kelola hingga Juli 2025,” ungkap Ria Norsan.

Ia menjelaskan, pengembangan perhutanan sosial di Kalbar didukung oleh Pokja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang beranggotakan unsur pemerintah, dunia usaha, NGO, dan kelompok masyarakat pegiat lingkungan hidup. Melalui forum ini, dilakukan pendampingan dan pembinaan kelompok perhutanan sosial dalam kelembagaan, pengelolaan kawasan, dan usaha.

Ria Norsan juga memberikan apresiasi kepada mitra pembangunan yang konsisten mendampingi masyarakat desa perhutanan sosial.

“Kami berharap mitra tetap berkomitmen dalam mendukung program pembangunan Kalbar, khususnya bidang lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk pemasaran produk unggulan hasil hutan seperti tengkawang, madu hutan, kratom, hingga kopi liberika,” tambahnya.

Sementara itu, Kadis LHK Kalbar, Adi Yani, melaporkan bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 14 mitra pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan menjalin kerja sama dengan Pemprov Kalbar. Lima kerja sama lainnya masih dalam proses finalisasi naskah, dan pada kesempatan ini ditambah tiga mitra baru.

“Keberadaan mitra sangat penting, terutama dalam pemberdayaan masyarakat hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, patroli pengamanan hutan dan karhutla, hingga mendukung aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” jelasnya.

Ia menambahkan, kerja sama ini juga diharapkan berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar yang masih berada di bawah rata-rata nasional, mengingat 57 persen desa di Kalbar berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, dengan 237 desa telah memperoleh persetujuan perhutanan sosial.

Penandatanganan nota kesepahaman ini menegaskan langkah nyata Pemprov Kalbar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan sinergi multipihak—akademisi, NGO, dan sektor swasta—diharapkan kolaborasi ini mampu memperkuat pengelolaan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta mendorong pencapaian visi Kalbar yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan.

Penulis: Lidia/r

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS