17 Tahun Mandek, Rakornas Mangrove di Pontianak Jadi Pemicu Penyusunan Rencana Nasional

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah pusat mendorong percepatan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan mangrove nasional melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Pontianak, pada Jumat (08/08/2025).

Agenda ini diketahui membahas kebijakan, strategi, dan sinergi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa Rakornas ini menjadi momen penting untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025.

“Rakornas ini penting sekali. Di dalam PP 27 Tahun 2025 tentang perlindungan dan pengelolaan mangrove, kita diminta untuk segera menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan mangrove. Selama lebih 17 tahun kita belum menyusun bagaimana perencanaan pengelolaan mangrove nasional,” ujarnya.

Menurut Hanif, mangrove Indonesia yang mencapai 3,4 juta hektare merupakan yang terbesar di dunia, dari total luas mangrove global sebesar 17,2 juta hektare. Namun, tekanan terhadap habitat mangrove terus meningkat sehingga diperlukan langkah perlindungan yang tepat.

“Hari ini kita minta kepada para ahli dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama merumuskan bagaimana rencana perlindungan dan pengelolaan mangrove itu mampu kita lakukan. Maka hari ini mari kita lakukan penanganan mangrove dengan sangat presisi. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang boleh mengganggu dengan masif mangrove yang kita miliki, ekosistem mangrove yang kita miliki yang hampir berada di seluruh provinsi di tanah air kita,” tegasnya.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang turut hadir dalam agenda penanaman mangrove menyampaikan bahwa keberadaan ekosistem ini krusial untuk mencegah abrasi sekaligus menyerap karbon.

“Tujuan penanaman mangrove adalah sebagaimana supaya tidak abrasi. Dan juga mangrove ini menyerap karbon yang cukup besar dan mangrove ini sebagai jantung dan paru-paru Kalimantan Barat,” ujarnya.

Ria Norsan menambahkan, program penanaman mangrove di Kalimantan Barat sebagian besar bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, dan dilakukan tidak hanya di Mempawah tetapi juga di berbagai daerah.

“Program juga sudah ada. Terus itu rata-rata dari CSR daripada perusahaan untuk menanam mangrove. Tidak hanya di Mempawah, tetapi di seluruh Kalimantan Barat, dan di seluruh Indonesia bahkan,” pungkasnya.

Penulis: Maria