Sekda Kalbar Tinjau Kesiapan Sekolah Rakyat di Pontianak, Siap Tampung Siswa Tak Mampu dari Seluruh Kalbar

Pontianak (Suara Kalbar) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, meninjau langsung kesiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kerja, Jalan Abdurrahman Saleh (BLKI), Rabu (16/7/25). Lokasi ini akan dijadikan sebagai sekolah rakyat rintisan pertama di Kalimantan Barat yang dilengkapi fasilitas asrama.

Menurut Harisson, sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya dari kelompok masyarakat desil 1 dan desil 2 berdasarkan data kesejahteraan. Sekolah ini dirancang untuk menampung sekitar 90 siswa, mencakup jenjang pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas.

“Pemerintah pusat minta ada satu tempat untuk sekolah rakyat. Maka kita gunakan UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja ini karena sudah lengkap dengan asrama dan memiliki beberapa ruang belajar yang akan direhabilitasi oleh pemerintah pusat,” kata Harisson dalam kunjungannya.

Sekolah rakyat ini direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru, Agustus 2025. Selain di Pontianak, pemerintah pusat juga telah merencanakan pembangunan sekolah rakyat lainnya di Kota Singkawang, yang akan dikelola secara bersama oleh pemerintah pusat dan provinsi.

“Persetujuan pembangunan sekolah rakyat sejauh ini ada dua, yakni satu di Kabupaten Ketapang dan satu lagi di tingkat provinsi yang sekarang sedang disiapkan di Kota Pontianak,” jelasnya.

Untuk tahun pertama operasional, Sekolah Rakyat Provinsi Kalbar akan membuka dua rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SD dengan total 50 siswa, satu rombel jenjang SMP untuk 20 siswa, dan satu rombel jenjang SMA dengan 20 siswa juga.

“Siswa-siswa ini kita minta dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, kecuali Ketapang karena mereka sudah punya sekolah sendiri. Untuk jenjang SD, tiap kabupaten kita minta kirim 4 siswa. Sedangkan untuk jenjang lainnya, masing-masing satu siswa,” ungkap Harisson.

Ia menambahkan, sebagian besar siswa nantinya berasal dari keluarga desil 1, yakni kelompok 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah di Kalbar. Harisson berharap program ini menjadi solusi konkret dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan mencetak generasi yang lebih berkualitas.

Penulis: Fajar Bahari

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS