Puan Maharani Minta Pemerintah Tindaklanjuti Serius Temuan Penerima Bansos Terlibat Judi Online

Jakarta (Suara Kalbar)- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menindaklanjuti secara serius temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait 571.000 penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online (judol).

Menurut Puan, temuan tersebut menunjukkan perlunya validasi data yang lebih ketat dalam sistem penyaluran bansos agar bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Validasi data sangat penting agar jangan sampai masyarakat rentan yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dua kali. Datanya disalahgunakan, lalu bantuan sosialnya dihentikan,” kata Puan, Rabu (9/7/2025).

Puan menegaskan, verifikasi data harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh. Menurutnya, data PPATK jangan langsung dijadikan dasar untuk menghentikan bantuan sosial tanpa proses validasi lebih lanjut.

“Dalam kasus judol, banyak modus yang melibatkan jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas, termasuk NIK penerima bantuan,” katanya.

Ia menyoroti adanya potensi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Menurutnya, hal ini mengindikasikan lemahnya perlindungan data pribadi masyarakat, khususnya dalam sistem kependudukan dan penerima bansos.

“Kalau NIK bisa dipakai orang lain untuk transaksi judi online, berarti sistem perlindungan data kita masih kurang. Ini harus dibenahi. Perlindungan data pribadi adalah bagian dari perlindungan hak warga negara,” tutur Puan.

Lebih lanjut, ia menganggap temuan tersebut sebagai sinyal bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online secara lintas sektor.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebut sekitar 571.000 penerima bansos terindikasi ikut bermain judi online, dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar rupiah. Temuan ini berdasarkan hasil penyandingan data antara Kemensos dan PPATK.

Sumber: Beritasatu.com

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS