Gubernur Kalbar Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Tingkatkan PAD dan Akuntabilitas

Pontianak (Suara Kalbar) – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan secara resmi membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Rabu (16/7/2025).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan berbasis digital guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), transparansi, serta akuntabilitas.

Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa pesatnya perkembangan teknologi telah mendorong masyarakat ke arah sistem transaksi non-tunai yang dinilai lebih praktis dan efisien. Menyikapi kondisi tersebut, Pemprov Kalbar terus mendorong digitalisasi sektor keuangan daerah secara proaktif.

“Pada sisi pendapatan, kita sudah menyediakan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS, mobile banking, ATM, EDC, teller bank, hingga agen bank. Sedangkan untuk sisi belanja daerah, kita telah menerapkan CMS, SP2D Online, dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD),” jelas Ria Norsan.

Upaya digitalisasi ini terbukti berdampak positif. Data per Desember 2024 menunjukkan bahwa jumlah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) di Kalbar mencapai 4.980.815 kartu, sementara pengguna QRIS telah mencapai 716.677 orang. Indeks ETPD Kalbar juga mengalami peningkatan dari 89,20 pada 2023 menjadi 91,50 pada 2024.

Kinerja keuangan daerah juga mencatat peningkatan yang signifikan. PAD Kalbar pada 2024 tercatat sebesar Rp 3,36 triliun, meningkat 4,57 persen dibandingkan 2023 sebesar Rp 3,22 triliun. Bahkan, Kalimantan Barat menempati peringkat ketiga secara nasional untuk realisasi pendapatan daerah tertinggi pada periode Juni 2025.

Namun demikian, Gubernur Ria Norsan menyampaikan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur jaringan dan rendahnya literasi digital di wilayah blank spot. Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pihak swasta dan lembaga keuangan.

Gubernur juga menyoroti belum terintegrasinya sistem pengelolaan pendapatan daerah dengan kanal pembayaran non-tunai secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam validasi dan pelaporan, serta perlunya rekonsiliasi manual yang menyulitkan pengelolaan kas daerah secara akurat. Ia juga menyoroti temuan BPK terkait saldo mengendap di rekening penampungan Bank Kalbar yang belum diketahui pemiliknya.

“Ini menjadi perhatian serius kita bersama. Saya minta Bapenda provinsi dan kabupaten/kota untuk benar-benar fokus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah,” tegasnya.

Sebagai langkah strategis, Ria Norsan merekomendasikan adopsi model billing center dan sistem data pembayaran terperinci seperti yang telah berhasil diterapkan di Kota Semarang. Inovasi ini dinilai mampu menjadi referensi bagi pengembangan sistem layanan pembayaran di bank daerah lainnya.

“Kolaborasi dan inovasi adalah kunci. Mari bersama kita dorong percepatan digitalisasi keuangan daerah demi pelayanan publik yang lebih baik dan optimalisasi PAD,” tutup Gubernur.

Acara HLM dan Capacity Building ETPD ini turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalbar Ignasius, para Kepala Perangkat Daerah Provinsi, Wali Kota dan Bupati se-Kalimantan Barat, pimpinan Forkopimda Kalbar, Kepala Perwakilan BPK dan BPKP Kalbar, serta jajaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar.

Penulis: Lidia/r

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS