China Larang Penjualan Mobil Bekas Tanpa Kilometer, Dealer Terancam Sanksi

Suara Kalbar – Pemerintah China bersiap mengambil langkah tegas terhadap praktik manipulatif penjualan mobil bekas tanpa jarak tempuh yang semakin marak di pasar domestik. Kementerian Perindustrian China dikabarkan akan memberlakukan larangan penjualan kembali kendaraan dalam waktu enam bulan sejak pertama kali diregistrasi.

Kebijakan ini merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menertibkan industri otomotif terbesar di dunia dari praktik tidak sehat yang merugikan konsumen.

Praktik yang sedang disorot ini melibatkan pendaftaran kendaraan sebagai mobil baru dan mengasuransikannya terlebih dahulu, meskipun kendaraan tersebut belum pernah digunakan.

Tujuannya bukan untuk pemakaian, melainkan agar produsen dan dealer bisa memenuhi target penjualan. Akibatnya, mobil-mobil yang secara teknis sudah terdaftar sebagai bekas, dijual kembali seolah-olah mobil baru tanpa jarak tempuh.

Persaingan Tak Sehat Jadi Pemicu

Fenomena mobil bekas tanpa kilometer ini muncul dari situasi yang lebih besar, yakni kelebihan kapasitas produksi dan persaingan harga yang brutal di pasar otomotif China.

Dalam beberapa tahun terakhir, perang harga di antara produsen besar telah memaksa banyak pihak mencari cara cepat untuk mengerek angka penjualan.

Namun, dampaknya justru menyulitkan konsumen. Mobil yang seharusnya dijual sebagai unit baru, dijadikan barang bekas secara administratif, yang berdampak pada garansi, asuransi, hingga nilai jual kembali kendaraan tersebut.

Dukungan Asosiasi Industri dan Produsen Mobil

Rencana larangan ini pertama kali mencuat dari laporan Auto Review, sebuah publikasi milik Asosiasi Produsen Mobil China.

Dalam sebuah editorial di akun WeChat mereka, disebutkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan aturan baru tersebut, seiring meningkatnya tekanan dari berbagai pihak termasuk pelaku industri otomotif sendiri.

Asosiasi Dealer Mobil China bahkan telah mengusulkan sistem kode tersendiri untuk ekspor mobil bekas, guna menertibkan distribusi dan transparansi.

Beberapa produsen besar, seperti Chery dan BYD juga disebut siap meminta pertanggungjawaban dealer atas pelanggaran, seperti memalsukan lisensi mobil sebelum dijual.

Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, maka ini akan menjadi langkah resmi pertama pemerintah dalam menghentikan praktik yang sempat menjadi polemik nasional. Semuanya bermula dari pernyataan CEO Great Wall Motor, Wei Jianjun, pada Mei 2025 yang mengkritik keras praktik manipulatif ini.

Tak lama setelahnya, media milik Partai Komunis mengeluarkan kecaman, dan pada Jumat (18/7/2025) lalu, kabinet negara menyampaikan mereka akan menertibkan persaingan tidak rasional dalam industri otomotif. Semua sinyal ini menunjukkan bahwa perubahan besar tengah disiapkan.

Sumber: Beritasatu.com

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS