Pemprov Kalbar Persiapkan 1.900 Koperasi Desa Merah Putih di Kalbar
Pontianak (Suara Kalbar)- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tengah mempersiapkan pembentukan 1.900 unit Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi program Presiden Prabowo sesuai Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam rapat internal yang turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat serta Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalbar.
Program yang bertajuk “Bersama Presiden Prabowo, Ayo Berkoprasi, Koperasi Bangkit” ini ditargetkan rampung paling lambat Juni 2025. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat, Junaidi.
“Target nasional akan membentu 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih secara nasional atau sekitar 93% dari total desa di Indonesia. Untuk Kalbar, dari 2.046 desa, tahap pertama aka dibentuk sebanyak 1.900 koperasi,” ujar Junaidi saat ditemui di ruang PPID Diskop UKM Kalbar.
Rencananya koperasi ini akan dikembangkan sesuai dengan potensi desa tersebut mulai dari unit usaha sembako, apotek, penyewaan gedung hingga usaha lokal yang berhubungan dengan desa tersebut seperti budidaya Kratom di Kapuas Hulu.
“Ini peluang besar untuk mengangkat potensi ekonomi desa, dan seluruh prosesnya dikawal langsung oleh pemerintah,” ujar Junaidi.
Dalam pelaksanaannya koperasi ini akan melibatkan perangkat desa sebagai bagian dari koperasi desa. Kepala Desa nantinya akan bertindak sebagai Ketua Dewan Pengawas, dan usulan pendirian dilakukan melalui musyawarah desa bersama BPD.
Lebih lanjut, Diskop UKM Kalimantan Barat juga telah melaksanakan koordinasi dengan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Kalbar untuk menekan biaya akta pendirian koperasi menjadi Rp. 2.500.000 per koperasi, sehingga jauh di bawah tarif reguler.
Rencananya dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga akan menggelar rapat persiapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang akan dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat.
“Targetnya koperasi-koperasi ini akan dilauncing langsung oleh Presiden Prabowo pada 12 Juli 2025 di Banyumas. Kalbar juga sudah bentuk satgas internal untuk percepatannya,” tutup Junaidi.
Penulis: Meriyanti
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS






