Koperasi Desa Merah Putih Diluncurkan, Wamentan Ingin Sembako dan Pupuk Murah Tersedia di Pelosok Kalbar

Pontianak (Suara Kalbar) — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih yang disebutkan sebagai strategi untuk menjamin distribusi sembako, pupuk, hingga layanan dasar lainnya langsung ke masyarakat desa dengan harga terjangkau.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono, menyebut koperasi ini dirancang menjadi outlet kebijakan negara yang akan hadir di setiap desa di Indonesia, tak terkecuali Kalimantan Barat (Kalbar).

“Biar program dan bantuan pemerintah itu bisa sampai. Sembako sampai, pupuk sampai, bansos sampai. Semua sampai ke masyarakat,” ujar Sudaryono pada kegiatan peluncuran dan dialog pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang hadir langsung di Pontianak, pada Selasa (27/05/2025).

Menurutnya, koperasi ini akan difasilitasi dengan berbagai layanan penting, seperti warung sembako, apotek dan klinik desa, gudang logistik, hingga unit simpan pinjam yang bisa menjadi alternatif dari praktik pinjaman online (pinjol) ilegal.

“Ini adalah outlet kebijakan negara di level desa. HET-nya harga minyak Rp 15.700, ya harus sampai Rp 15.700 di warung Merah Putih. Kalau enggak, kita yang salah. Jangan sampai masyarakat beli sampai Rp 20.000,” tegas Sudaryono.

Pemerintah rencananya menyiapkan skema pembiayaan koperasi hingga Rp 3 miliar per desa, bergantung pada kebutuhan dan kesiapan masing-masing wilayah. Bangunan eksisting seperti balai desa atau sekolah yang tak terpakai bisa dimanfaatkan untuk menekan biaya pembangunan.

Program Koperasi Desa Merah Putih ini diklaim sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi kerakyatan dan mewujudkan keadilan sosial sejak dari desa.

“Negara harus hadir lewat koperasi. Enggak usah ragu-ragu, kita buat sistem yang bisa memastikan barang murah dan pelayanan dasar sampai ke masyarakat,” ujar Sudaryono.

Peluncuran program ini disambut antusias oleh perangkat desa dari 14 Kabupaten/Kota yang hadir dalam dialog tersebut. Program nasiona ini ditargetkan dapat rampung dalam watu dekat dan perangkat desa diberi waktu hingga 31 Mei 2025 untuk merampungkan seluruh proses pembentukan badan hukum koperasi.

Penulis: Maria

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS