DPRD Kayong Utara Kawal LKPJ Bupati 2024, Ini Temuan Pansus

Kayong Utara (Suara Kalbar)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan monitoring terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2024.

Monitoring ini dilakukan oleh panitia khusus (pansus) yang telah dibentuk pada Selasa (15/5/2025).

Ketua Pansus, Ishak, menjelaskan bahwa pembentukan pansus ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan atau program- program pembangunan pemerintah daerah Tahun 2024, kemudian dibentuk dengan upaya monotoring oleh panitia khusus (pansus).

“Setelah terbentuknya pansus, berdasarkan aturan dan tata tertib DPRD dan undang-undang maka secara resmi dibentuk dan di SK kan oleh Pimpinan DPRD selama 30 hari kalender masa kerja,” kata Ishak kepada wartawan, Minggu (18/05/2025).

Selain itu, Ishak menerangkan bahwa DPRD sudah melakukan sesuai dengan kewajiban dan fungsi DPRD dalam pengawasan dalam pembangunan pemerintah dengan melakukan rapat internal, rapat dengan opd, monitoring lapangan, setelah itu ada finalisasi pansus LKPJ Bupati.

“Apabila pada tanggal 20 mai 2025 tidak melakukan paripurna, maka DPRD melalui pansus tidak bisa melaksanakan atau memberikan catatat rekomendasi. Maka kami pada tanggal 19 mai 2005 akan rapat internal dulu setelah itu tanggal 20 baru rapat pansus,” jelasnya

“Intinya kami (DPRD Red) tetap melakukan sebagai mana pungsi mengawasi dan mendorong pemerintah daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah,”tambahnya

Sementara itu, ditempat terpisah, Wakil 1 sekaligus koordinator, pansus LKPJ, Bupati, Abdul Zamad juga menyatakan titik – titik lokasi sebagai langkah monitoring yang telah dibentuk yaitu panitia khusus (pansus).

“Kami hari ini rapat, untuk menindak lanjuti hasil monitoring kami selama 3 hari, lokus monitoring ini hari pertama dilakukan di RSUD sultan Muhammad jamaludin 1, dinas kesehatan dan dinas pemuda olah raga dan pariwisata, terakhir di desa Riam Berasap sekaligus mengecek dampak lingkungan yang diduga disebabkan oleh PT.KAL. dihari kedua kami melaksanakan kunjungan kerja ke simpang hilir meninjau jalan nipah kuning, jalan tanjung pelanduk, dan melakukan monitoring ke PT. Jalin Vanio, dan PT. CUS. Dan Hari ketiga, kami melaksanakan monitoring lagi di jalan Suka Maju, kemudian menemui kepala desa Banyu Abang, sekaligus melihat lagsung lahan perkebunan yang mengatas namakan Kelompok Masyarakat Banyu Abang di PT Kalimantan Agro Pusaka (KAP), hari senin kami akan melakukan rapat internal khusus, dengan dinas terkait intuk membahas temuan – temuan dilapangan,”kata Zamad

Mengenai hal tersebut, Alias Syahroni, wakil ketua DPRD sekaligus koordinator pansus, dirinya juga berharap, pemerataan pembangunan dapat terjadi di kayong utara.

“Pembentukan pansus, LKPJ tahun 2025 ini adalah bentuk Evaluasi kinerja bupati dan pemerintah daerah selama tahun 2024, kita bahas di tahun 2025 ini, tentunya dalam hal pansus ini, ada temuan-temuan, yang sifatnya perlu kita tindak lanjuti, misalnya melalui rapat kerja husus. Namun perlu juga diingat, masih ada juga kelemahan-kelemahan yang mungkin berkaitan dengan infrastruktur pembangunan yang sifatnya masih belum ada pemerataan, terutama di daerah-daerah yang sulit di jangkau, contohnya di daerah kepulauan karimata dan pulau maya, kami juga berharap kepada pemerintah daerah agar adanya pemerataan,” harapnya

“Jalan Kemboja baru – tanjung satai serta jalan poros dusun besar dusun kecil ini yg penting harus menjadi prioritas,” tambahnya Aliyas.

Berikut daftar struktur panitia khusus (pansus) DPRD Kabupaten Kayong Utara:

Surya Aditiya sebagai ketua Koordinator, ll. Ishak sebagai Ketua Pansus, Abdul Zamat sebagai Wakil Ketua I dan sekaligus Koordinator l.

Kemudian Aliyas Syahroni sebagai Koordinator, Kamiriluddin sebagai Wakil Ketua II. Syarif Rendi, Anggota. Syaeful Hartadin, Anggota. Ansari, Anggota.
Samsuni, Anggota. Bung Tomo, Anggota. M. Basir, Anggota. Abdul Rani, Anggota. Sahid, Anggota.

Penulis: Wiwin Karnaen