Perang Dagang AS-China, Wali Kota Pontianak Dorong Efisiensi dan Pelayanan Responsif

Pontianak (Suara Kalbar)- Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran. Langkah ini diambil sebagai respons atas potensi dampak ekonomi dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, serta ketegangan global lainnya.

Edi menilai kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang dinilai bisa memicu pelemahan nilai tukar rupiah dan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

“Kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Persaingan Amerika dan Tiongkok, ditambah konflik di Gaza dan Ukraina, akan berdampak tidak langsung terhadap kita,” ujar Edi di Kantor Wali Kota, di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (8/4/2025).

Menurutnya, gejala penurunan daya beli masyarakat di Pontianak terlihat dari angka deflasi yang terjadi. Oleh karena itu, ia meminta jajaran ASN Pemkot Pontianak untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat.

“Kita harus mengikuti arahan pemerintah pusat, terutama dalam hal penghematan. Tujuannya adalah mengantisipasi dampak global sekaligus mengarahkan anggaran untuk mendukung program pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Edi menekankan bahwa salah satu bentuk loyalitas terhadap negara adalah memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau. Ia meyakini pelayanan yang responsif dapat mendorong produktivitas masyarakat.

“Bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pertumbuhan di berbagai sektor bisa dicapai jika pelayanan publik berjalan dengan cepat dan tanggap. Kuncinya adalah pelaksanaan tugas pokok ASN secara optimal,” tambahnya.

Ia juga menyatakan bahwa percepatan pembangunan menjadi prioritasnya bersama Wakil Wali Kota Bahasan pada periode kedua kepemimpinannya. Pelayanan publik yang baik menjadi fondasi utama dalam mencapai target tersebut.

“ASN harus akuntabel. Setiap pekerjaan harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, seluruh anggaran yang digunakan harus jelas manfaatnya bagi masyarakat,” pungkas Edi.

Penulis: Diko Eno

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS