Mahasiswa AS Gelar Aksi Nasional Tolak Intervensi Pemerintah di Kampus

Suara Kalbar – Ribuan mahasiswa dan dosen dari lebih dari 150 universitas di Amerika Serikat turun ke jalan dalam aksi nasional bertajuk “March for Academic Rights”, Kamis (17/4/2025), sebagai bentuk penolakan terhadap campur tangan pemerintahan Donald Trump dalam kebijakan pendidikan tinggi dan kebebasan akademik.

Aksi berlangsung serentak di berbagai kota besar seperti Berkeley dan New York, di mana massa membawa spanduk bertuliskan “Pendidikan untuk Kemanusiaan” dan “Jangan Sentuh Kebebasan Berbicara Kami.”

Di New York City, ratusan mahasiswa menggelar long march dari Washington Square Park menuju Mahkamah Agung sambil menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai membatasi kebebasan akademik dan mendiskriminasi mahasiswa pro-Palestina.

Di Berkeley, aksi protes mahasiswa AS juga digelar di bawah tajuk “Stand Up for International Students”, yang menyoroti perlakuan diskriminatif terhadap mahasiswa asing. Salah seorang peserta, Youngmin Seo (63), dosen di LaGuardia Community College, menyatakan keprihatinannya atas memburuknya iklim kebebasan berpikir di kampus.

“Tanpa kebebasan berpikir dan berkreasi, masa depan kita terancam,” ujarnya.

Aksi protes mahasiswa AS berskala nasional ini diselenggarakan oleh Higher Education Action Alliance bersama American Association of University Professors, dan bertepatan dengan peringatan perkemahan protes pro-Palestina pertama di Universitas Columbia tahun lalu, sebuah titik awal gelombang protes yang meluas di kalangan akademisi Amerika.

Pemerintahan Trump telah mengeluarkan kritik keras terhadap universitas-universitas terkemuka seperti Columbia dan Harvard, dengan menuduh mereka gagal melindungi mahasiswa Yahudi dan menerapkan kebijakan yang disebut sebagai anti-Semit. Departemen Pendidikan AS bahkan membekukan dan memangkas dana hibah, termasuk memotong hampir US$ 2,5 miliar dana untuk Harvard dan mengancam pencabutan status bebas pajak universitas tersebut.

Columbia, demi mempertahankan hibah senilai US$ 400 juta, menerima sebagian tuntutan pemerintah, termasuk larangan mengenakan masker di kampus, pelibatan polisi dalam pengamanan protes mahasiswa, serta pengawasan ketat terhadap departemen studi Timur Tengah dan Palestina.

Satuan Tugas Gabungan untuk Memerangi Anti-Semitisme (JTFCAS) juga menargetkan universitas lainnya seperti Harvard, dengan tuntutan reformasi struktural mulai dari pembatasan protes mahasiswa, perombakan tata kelola, hingga penghapusan program Keanekaragaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI). Namun Harvard menolak sebagian besar tuntutan, dengan alasan bahwa hal itu melanggar prinsip kebebasan akademik.

Situasi memanas setelah sejumlah mahasiswa pro-Palestina, termasuk Mahmoud Khalil dari Columbia, ditangkap dan visanya dicabut tanpa penjelasan resmi.

Hingga berita ini diturunkan, Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi atas aksi protes mahasiswa AS berskala nasional tersebut.

Sumber: Beritasatu.com

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS