Buka Musrenbang Tingkat Kota, Gubernur Kalbar Siap Dukung Pembangunan Singkawang

Singkawang (Suara Kalbar)- Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan siap mendukung pembangunan di Kota Singkawang termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkar dan program penanggulangan bencana banjir di Kota Singkawang.

“Tadi sudah dipaparkan ibu Wali Kota Singkawang baik visi dan misi RPJMD 5 tahun kedepan dan RKPD satu tahun kedepan. Kita lihat nanti RKPD satu tahun kedepan,” ujar Gubernur Kalbar Ria Norsan usai membuka Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Singkawang dan Musrenbang RKPD Tahun 2026 Kota Singkawang di Basement Kantor Wali Kota Singkawang, Rabu (23/4/2025).

Dia menjelaskan diantaranya pembangunan turap yang sudah rusak sedangkan jalan lingkar untuk mengatasi kemacetan.

“Insya Allah, Pemerintah Provinsi Kalbar bersama-sama Pemerintah Kota Singkawang demi untuk kelangsungan melakukan perbaikan Jalan sepetrti di Mayasofa, Jalan Jenderal Sudirman serta jalan Provinsi lainnya,” jelasnya.

Terkait dengan kegiatan Musrenbang ini, Dia menjelaskan Musrenbang RKPD Kota Singkawang ini merupakan salah satu tahapan yang sangatlah penting dalam proses penyusunan RKPD Kota Singkawang Tahun 2026 yang merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2025-2029.

Penyusunan RKPD Kota Singkawang Tahun 2026 saat ini merupakan manifestasi dari perwujudan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Walikota Singkawang Periode 2025-2030.
Selanjutnya, RKPD Kota Singkawang Tahun 2026 juga menjadi fondasi awal dalam rangka mewujudkan Visi Jangka Panjang Kota Singkawang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2025-2045.

”Penyiapan pondasi awal transformasi ekonomi dan sosial budaya akan menjadi prioritas yang juga harus dipedomani dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan untuk Kota Singkawang,” paparnya.

Kemudian dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terintegrasi antara Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat(Quick Wins) selama periode kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo – Gibran. Memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Barat meningkat lebih cepat.

”Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita bersama untuk memperhatikan kondisi perekonomian di Kalimantan Barat saat ini. Di tengah perekonomian global yang masih dalam tahap pemulihan, kinerja perekonomian Kalimantan Barat masih terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir,” jelasnya.

Kinerja perekonomian tersebut didorong oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian domestik, sejalan dengan pertumbuhan yang membaik, tingkat pengangguran terbuka semakin berkurang dan tingkat kemiskinan juga menunjukkan penurunan.

Angka pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,90 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor perdagangan, yang menjadi motor penggerak utama di tengah tantangan ekonomi,” paparnya.

Ia memaparkan kinerja positif sektor perdagangan menunjukkan kekuatan permintaan domestik serta ketahanan para pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang di pasar domestik dan regional. Perekonomian Kalimantan Barat mencatatkan pertumbuhan cukup baik, dengan sektor Jasa Pendidikan sebagai pendorong utama yang tumbuh sebesar (9,50) persen, diikuti oleh sektor Real Estate (9,00 persen) serta Administrasi Pemerintahan (8,64 persen).

”Capaian kinerja ekonomi Kalimantan Barat yang terus tumbuh positif ini juga tidak terlepas dari ketahanan Perekonomian Nasional dengan penggerak domestic demand dan Proyek Strategis Nasional (PSN),” paparnya.

Faktor-faktor positif yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat antara lain :

1. Membaiknya harga komoditas dunia dan harga CPO memacu produksi pertanian/perkebunan;

2. Realisasi dari investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terutama smelter bauksit dan pabrik kelapa sawit;

3. Pengembangan Komoditas Unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas sawit, tanaman pangan serta perikanan tangkap dan budidaya;

4. Sektor pariwisata dengan bertambahnya hotel berbintang dan event tahunan mendorong akomodasi makanan dan minuman;

5. Stabilitas inflasi terjaga sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi;

6. Penyelesaian infrastruktur perbatasan (Pembangunan PLBN dan Terminal Barang Internasional) yang akan mendorong peningkatan Cross Border Economy terutama untuk pengembangan Perdagangan, Parawisata dan UMKM.

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat adalah :

1. Aspek infrastruktur (akses listrik, sanitasi, dan air bersih relatif rendah; dan rasio jalan dengan kondisi baik relatif masih rendah terutama jalan Kabupaten) termasuk belum tersedianya jalan toll yang menghubungkan Kota Pontianak-Pelabuhan Kijing-Kota Singkawang.

2. Investasi baik PMDN maupun PMA masih hanya terfokus pada Kabupaten/Kota tertentu dan belum merata pada setiap Kabupaten/Kota.

3. Kalimantan Barat mengalami Industrialisasi Stagnan lebih dari 1 dekade, dimana kontribusi industri selama 10 tahun terakhir berkisar 15,7-16,7%. Hal ini disebabkan belum tersedianya infrastruktur pendukung industri (antara lain air bersih, listrik yang cukup & handal, aksesibilitas yang baik ke pelabuhan dan belum beroperasinya kawasan industri di Kalimantan Barat); dan

4. SDM ketenagakerjaan belum produktif dan memenuhi kriteria dunia usaha.
Sementara itu, faktor-faktor yang perlu didorong untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi adalah :

1. Peningkatan produktivitas komoditi unggulan Kalbar termasuk kelapa sawit dan pangan;

2. Peningkatan investasi terutama yang inklusif dan berkelanjutan dan mengolah sumber daya alam lokal;

3. Penguatan pasar domestik dan pasar lokal serta pengendalian Inflasi utamanya bahan pangan, mengingat konsumsi rumah tangga yang kontribusinya sangat besar pada PDRB Kalimantan Barat sebesar 50%, selain juga untuk menjaga daya beli masyarakat dan pengentasan kemiskinan;

4. Penumbuhan dan pengembangan sentra pengolahan berbasis UMKM dan Desa;

5. Pengembangan Cross Border Economy melalui pemanfaatan PLBN dan TBI untuk mendorong pengembangan perdagangan, Tourisme dan Produk & Jasa Koperasi UMKM;

6. Pendirian Sekolah Menengah dan Tinggi Vokasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri akan terus mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, baik yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang didanai melalui APBD Provinsi maupun kewenangan Pemerintah Pusat yang terus didorong melalui usulan Forum Musrenbang Tingkat Nasional.

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat tahun 2024 mencapai 71,19, meningkat 0,72 poin (1,02 persen) dibanding tahun sebelumnya (70,47), tetapi secara regional Pulau Kalimantan IPM Kalbar masih berada di rangking ke lima dibawah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri terus berupaya meningkatkan nilai IPM melalui intervensi beberapa program unggulan seperti penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK negeri dan swasta serta peningkatan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui program Paket A,B, dan C.

Berkenaan dengan hal tersebut saya berharap melalui Musrenbang ini, Pemerintah Kota Singkawang dapat merumuskan Program Prioritas yang mengarah kepada Peningkatan Nilai IPM. Seperti percepatan rata-rata lama sekolah melalui optimalisasi pemanfaatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat tentunya diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan, jika melihat realisasi penurunan angka kemiskinan pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat yakni sebesar 6,32 persen di bawah angka Nasional 9,03 persen dan ranking 11 terendah dari 38 Provinsi (data Maret 2024) menurun dari Tahun 2023 sebesar 6,71 persen, sementara itu untuk tingkat kemiskinan di Kota Singkawang Tahun 2024 yakni sebesar 4.53 persen dan menempati peringkat 3 teratas dari 14 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah se Kalimatan Barat.

Upaya Pengentasan Kemiskinan harus dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pihak. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) harus terus mensinergikan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja namun juga dilakukan oleh lembaga-lembaga Non Profit dan Perusahaan melalui CSRnya serta kelompok organisasi masyarakat.

Disamping itu perbaikan data penduduk miskin yang mengacu pada data by name by address harus terus dilakukan agar program-program bantuan yang diberikan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah dapat tepat sasaran sehingga mampu menyasar kelompok-kelompok rumah tangga yang memang layak menerimanya.

Dari sisi ekonomi, tingkat daya beli masyarakat yang kurang mampu juga harus dijaga dimana Pemerintah Provinsi terus berupaya menyalurkan bantuan pangan murah yang dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, selain itu bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat kurang mampu juga terus diupayakan untuk ditingkatkan, termasuk juga program perbaikan sarana permukiman dengan pola padat karya.

Sebelum mengakhiri sambutan dan pengarahan kali ini, sekali lagi pada kesempatan yang berharga ini saya berharap Program dan Kegiatan yang disepakati dalam Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2026 ini adalah Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan Masyarakat di Daerah.

Selain itu mengingat saat ini juga sedang disusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang juga merupakan salah satu tanggung jawab di periode kepemimpinan saat ini dalam meletakkan fondasi pembangunan untuk periode 5 tahun kedepan, saya berharap agar perencanaan Tahun 2026 yang disusun agar memperhatikan dan mempedomani tahapan dan sasaran pembangunan yang telah disusun dalam dokumen RPJMD dimaksud.

Kemudian, pemerintah Kota Singkawang agar memperhatikan tema dan fokus pembangunan serta tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2026 baik yang tertuang di dalam rancangan RKP Tahun 2026 maupun rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026, guna menyelaraskan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

”Saya berharap melalui Musrenbang kali ini juga dihasilkan keputusan – keputusan yang mengedepankan aspirasi dan pandangan dari masyarakat, sehingga kegiatan hari ini mampu memberikan manfaat yang luas bagi Pembangunan Daerah di Kota Singkawang,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan, dalam melakukan penyusunan RPJMD dilakukan evaluasi terhadap capaian target kinerja pembangunan secara umum selama lima tahun terakhir.

Dalam lima tahun terakhir, disampaikan Tjhai Chui Mie capaian indikator makro Kota Singkawang sudah cukup baik terutama untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi.

“Tapi di sisi lain, capaian indikator di bidang infrastruktur, lingkungan hidup dan mitigasi, sanitasi dan sosial masih terbilang rendah. Seperti masih tingginya angka pengangguran, kemiskinan ekstrem, tingginya prevalensi stunting, banjir dan layanan publik yang belum optimal,” ucapnya.

Meski demikian, Singkawang juga memiliki potensi untuk mendukung peningkatan pembangunan daerah Kalbar dengan terealisasinya pembangunan Bandara Singkawang dan pencapaian indeks Kota tertoleran tertinggi selama tiga tahun berturut-turut

“Efek dari pembangunan bandara ini sangat berarti bagi perekonomian kota Singkawang dan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah,” katanya.

Dengan memperhatikan potensi daerah yang dimiliki, Tjhai Chui Mie juga menyampaikan beberapa isu strategis pembangunan Kota Singkawang dalam lima tahun ke depan di antaranya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, pengembangan potensi daerah, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, dan peningkatan tata kelola pemerintahan.

“Sesuai misi saya dan Wakil Wali Kota, maka RPJMD Kota Singkawang tahun 2025-2029 mengusung misi Maju Atraktif Berkelanjutan yang disingkat dengan Juara. Misi tersebut beriringan dengan slogan Singkawang Hebat yang merupakan perwujudan untuk mewujudkan Singkawang unggul, semangat dalam aspek pembangunan sosial budaya dan lingkungan serta mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Namun, dengan semangat tersebut tentunya Pemerintah Kota Singkawang sangat mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalbar agar cita-cita pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Adapun disebutkan Tjhai Chui Mie, beberapa permasalahan yang dirasa perlu mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat antara lain, pelebaran Jalan Jendral Sudirman yang menghubungkan Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang, perbaikan pembangunan Rumah Sakit Daerah, peningkatan capaian akses air minum melalui penyediaan Jaringan Distribusi Utama (JDU), penanganan banjir kota dan dukungan pembangunan jalan lingkar barat.

“Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk meminta dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menangani permasalahan pembangunan di Kota Singkawang. Yang mungkin bisa dalam bentuk dukungan program kegiatan, pendanaan dan hibah yang diarahkan ke Kota Singkawang,” tambahnya.

Ia pun berharap, melalui Musrenbang ini akan adanya partisipasi aktif dari semua pihak untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam penyempurnaan rancangan RPJMD Kota Singkawang tahun 2025 dan rancangan RKPD tahun 2026.

“Harapannya saran dan masukan yang kita sampaikan dalam forum ini menghasilkan sebuah perencanaan yang benar-benar orientasi pada kepentingan masyarakat, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan serta penetapan program prioritas daerah benar-benar mampu menjawab setiap permasalahan serta selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional,” jelasnya.

Penulis : Hendra

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS