Adrianus Asia Sidot Siap Jadi Penyambung Aspirasi Masyarakat Kalbar

Suara Kalbar– Sembari menyerap aspirasi masyarakat, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si, bahas tugas konstitusional, ketahanan pangan hingga isu kehutanan saat melaksanakan reses di daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat II.

Adapun reses tersebut dijadwalkan dari tanggal 26 Maret sampai dengan 3 April 2025. Dalam resesnya, Adrianus berdiskusi dengan para petani, perangkat desa, dan warga masyarakat. Selain itu juga ada akademisi, tokoh agama, organisasi mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Kalimantan Barat.

Adrianus menjelaskan perbedaan antara DPR RI dan DPD RI. Dipaparkannya DPR RI, merupakan lembaga yang mewakili rakyat secara langsung dan memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran (budgeting), dan pengawasan. Sedangkan DPD RI yang mewakili daerah hanya memiliki kewenangan mengusulkan rancangan undang-undang terkait daerah serta mengajukan aspirasi anggaran, tanpa kewenangan pengesahan.

“Pengawasan menjadi tugas penting kami di DPR RI, memastikan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD benar-benar dilaksanakan sesuai peruntukannya, termasuk dilaksanakan hingga ke tingkat desa,” ungkap Adrianus.

Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Adrianus menyoroti berbagai persoalan yang ada, mulai dari distribusi pupuk bersubsidi, harga gabah dan beras, hingga cadangan pangan nasional.

Dirinya juga menyinggung soal pengurangan anggaran Kementerian Pertanian yang awalnya sebesar Rp29 triliun menjadi Rp19 triliun akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dengan anggaran yang dipotong drastis, menurutnya perlu ada skala prioritas.

“Fokus harus diberikan kepada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi pangan,” tegas Adrianus.

Terkait permasalahan kehutanan, Adrianus menekankan pentingnya penataan lahan dan status kawasan agar masyarakat bisa memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam. Pengelolaan hutan juga harus dilakukan dengan bijak, mengambil secukupnya, dan menjaga kelestariannya.

Adrianus juga menegaskan akan pentingnya penegakan hukum yang tegas, contohnya terhadap kasus pembakaran lahan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Sementara itu, Martinus Andeh, Temenggung Kecamatan Jangkang menegaskan bahwa akses jalan yang buruk berdampak langsung pada sektor pertanian. Ia menyebutkan harga pupuk dan hasil sawit menjadi tidak kompetitif karena kesulitan distribusi.

Selain itu, ia juga meminta agar kontraktor proyek infrastruktur ke depan melibatkan aparat lokal seperti Kadus dan Ketua RT agar pekerjaan berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik.

“Setiap program yang turun ke masyarakat harus ada komunikasi dengan tokoh masyarakat. Ini penting untuk menjaga kelancaran dan tanggung jawab pekerjaan,” kata Adrianus Asia Sidot.

Soal harga pupuk yang mahal, Adrianus menegaskan bahwa pupuk subsidi tersedia, namun harus melalui kelompok tani resmi dan permohonan kepada pemerintah.

“Kalau tidak ada permintaan resmi, pemerintah tidak bisa asal kirim pupuk. Harus lewat kelompok tani yang terdaftar,” katanya.

Dengan berbagai aspirasi yang disampaikan, Adrianus menegaskan komitmennya untuk menjadi penyambung suara rakyat Kalbar di pusat. Adrianus mengingatkan masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan dalam situasi global yang penuh ketidakpastian.

Penulis : Tim/Rilis

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS