Minimalisir Berbagai Risiko, BPKP Kalbar Konsisten Kawal Program MBG 

Pontianak (Suara Kalbar) – Kendati bulan suci ramadhan, program makan bergizi gratis (MBG) di berbagai sekolah masih berjalan. Haal ini terus dipantau oleh BPKP Kalbar guna meminimalisir berbagai risiko yang mungkin terjadi.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap mengatakan keamanan pangan, rantai supply dan distribusi merupakan risiko program MBG yang perlu dimitigasi saat ini. Dalam tiga hingga lima tahun ke depan, diperkirakan risiko program MBG akan bergeser menjadi risiko kecukupan gizi, risiko rantai supply, dan risiko lingkungan.

“Perlunya penerapan manajemen risiko untuk memastikan keterlibatan setiap pihak dalam pelaksanaan MBG. Hal ini mengingat sumber daya yang terbatas dan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya,” Kata Rudy, Senin (24/03/2025) sore.

Rudy menjelaskan program MBG dalam konteks pro jobs bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru sampai 1,9 juta buah, terutama di bidang agrikultur. Dalam aspek pro poor, bisa mengurangi kemiskinan sampai menjadi 5,8 persen dan juga pengurangan ketimpangan.

“Semua hal tersebut bisa terjadi apabila roll out atau pengenalannya sesuai dengan ketentuan dan berjalan baik.Tidak hanya itu, DEN telah merekomendasikan dilakukannya business process review dan audit rutin oleh BPKP,” jelasnya.

Hal senada disampaikan juga oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya H.Y Hardito yang didapuk menjadi naracitya dalam kegiatan yang sama. Hardito menyebutkan, hadirnya program MBG membantu pemerintah daerah meningkatkan ketahanan pangan dan mendorong peluang perekonomian daerah serta dampak positif lainnya yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat di daerah.

“Program tersebut memiliki risiko yang harus dikelola dengan baik, termasuk risiko fraud. Selain strategi dalam mengelola risiko, diperlukan peningkatan pengelolaan risiko fraud,” ungkapnya.

Peningkatan pengelolaan risiko fraud juga dibutuhkan oleh APIP agar pengelolaan risiko fraud terintegrasi dengan peran aktif APIP, risiko fraud dapat diminimalkan, dan integritas pemerintah dapat terjaga.

Penulis: Yati

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS