Indonesia Gelap Butuh Cahaya Islam

Oleh. Annisa, SST.,M.Eng

Baru saja 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, namun protes masyarakat termasuk mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontroversial kian menyeruak. Mahasiswa dari Sabang hingga Merauke menggelar aksi yang menuntut dan mengkritik kebijakan yang dinilai menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan merugikan rakyat kecil (Tempo.co, 21/2/2025)

Jika tahun lalu lambang garuda berlatar biru sempat viral dan menjadi tanda kedaruratan Indonesia, tidak sampai setahun kemudian muncul lambang garuda berlatar hitam seolah menunjukkan keadaan Indonesia yang semakin suram. Menurut Drone Emprit, analisis pemantau media sosial, gambar garuda berlatar hitam itu muncul sejak tanggal 3 Februari, yakni dua hari setelah pembatasan gas elpiji 3 kilogram di pengecer. Selanjutnya disusul dengan naiknya hastag Indonesia Gelap (tirto.id, 18/2/2025).

Isu-isu yang diangkat dalam hastag Indonesia gelap dan garuda berlatar hitam yang berkisar pada kisruh gas elpiji 3 kg sampai memakan korban jiwa, Makan Siang Bergizi (MBG) dan pemangkasan anggaran program sosial, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja. Hal ini hampir senada dengan tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa dalam aksinya. Mereka menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, dan pencabutan pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang (tirto.id, 18/2/2025).

Selain itu, mereka jugamendesak pemerintah untuk mencairkan tunjangan dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan, mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan, serta berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Aksi Indonesia Gelap yang dilakukan oleh mahasiswa hampir di 10 wilayah Indonesia ini sebagai contoh aktivisme mahasiswa dan anak muda yang kreatif, sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) (tirto.id, 18/2/2025).

Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena banyak platform daring yang memudahkan aktivisme termasuk di media sosial.

Hal ini didukung oleh penelitian dalam sebuah Journal of Communication Studies (2022) yang menyingkap bagaimana interaksi di media sosial bisa berpengaruh terhadap perubahan kebijakan.

Betul hal ini patut kita syukuri, karena daya kritis dan kepedulian mahasiswa belum punah sama sekali. Namun perlu kiranya gerakan mahasiswa memperbaharui arah perjuangan yang akan menentukan wajah perubahan Indonesia secara nyata. Bukan sekedar perubahan kebijakan kemudian kembali berpulang pada demokrasi.

Sebab sejatinya demokrasilah yang melegitimasi lahirnya kebijakan kontroversi tanpa landasan ilmu  yang merugikan rakyat dan menguncang ekonomi. Demokrasi dengan kedaulatan berada di tangan rakyat memberikan hak kepada manusia yang berkuasa untuk membuat aturan mengatur manusia yang lain. Padahal akal manusia yang menelurkan ide kebijakan itu sangat terbatas dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan serta kepentingan. Tak heran jika berbagai kebijakan silih berganti direvisi dan diamandemen. Tak heran juga jika berbagai kebijakan akhirnya hanya menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu. Contohlah MBG yang digembar-gemborkan sebagai kebijakan unggulan rezim Prabowo, ternyata menuai banyak kontroversi, mulai dari buruknya kualitas makanan yang diberikan, hingga pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk mencukupi program unggulan tersebut. Namun ditengah efisiensi atau penghematan itu, negara malah mengelontorkan anggaran belanja besar-besaran untuk menambah menteri, wakil menteri hingga staf khusus presiden. Belum lagi anggaran negara untuk memfasilitasi kehidupan pejabat negara, semisal wakil rakyat yang mobil dinas atau rumah dinasnya yang harganya fantastis.

Mahasiswa wajib sadar busuknya sistem demokrasi dan mengambil Islam sebagai penganti terbaik dan satu-satunya. Islam jelas berbeda dengan sistem demokrasi, karena Islam mengharamkan manusia untuk membuat aturan yang mengatur kehidupan baik dan buruknya manusia. Allah lah satu-satunya dzat yang berhak menetapkan dan membuat aturan untuk manusia seluruhnya. Sebab ialah Ar-Rahman Ar Rahiim yang aturannya tak mungkin menyengsarakan manusia, namun sebaliknya aturan Allah akan membawa rahmat bagi semesta alam serta bebas kepentingan yang hanya memihak pada pihak tertentu.

Islam memandang negara sebagai ra’in (pengembala) yang mengurusi urusan seluruh rakyat dan memperhatikan setiap tuntutan atau kebutuhan rakyatnya. Tentu saja kebaikan negara Islam dalam mengurusi rakyatnya yang sudah dibuktikan selama 13 abad di masa lalu, bukan hanya soal kecakapan personal pemimpinnya, tetapi dikarenakan sistem Islam yang diterapkan secara menyeluruh oleh negara. Hubungan penguasa atau khalifah dengan rakyat bukan hubungan antara ajir (buruh) dan mus’tajir (majikan) dimana rakyat adalah majikan bagi penguasa yang menjalankan perintah-perintah rakyat. Islam menjadikan penguasa sebagai pihak yang dipilih oleh rakyat untuk memimpin mereka melaksanakan hukum-hukum Allah, bukan hukum rakyat. Hubungan rakyat dan penguasa dalam Islam penuh kasih sayang, mereka saling mengasihi karena landasan iman bukan sekedar politik transaksional seperti hari ini. Dimana rakyat dalam demokrasi hanya disayang-sayang ketika menjelang pemilu demi raupan suara mereka. Namun setelah pemilu? , rakyat dilupakan bahkan didzalimi oleh kebijakan penguasa yang mereka pilih sebelumnya.

Maka mahasiswa sudah saatnya mencampakkan demokrasi dan kembali kepada arah perjuangan yang benar, yakni berjuang mewujudkan kehidupan Islam bersama-sama dengan kelompok dakwah Islam ideologis.

*Penulis adalah Aktivis Muslimah Kalbar 

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS