Jadwal Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur 2025, KPU Kalbar: Silahkan Konfirmasi ke Pemerintah

Pontianak (Suara Kalbar) – Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifudin Budi, mengungkapkan bahwa jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terpilih pada 2025 masih menunggu keputusan dari pemerintah.

Meski proses penetapan pasangan calon terpilih sudah dilaksanakan pada 9 Januari 2024, pelantikan menjadi wewenang pemerintah.

“Pelantikan sekarang sudah menjadi domain pemerintah. Tanggung jawab kami adalah menyerahkan berita acara dan SK penetapan pasangan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk diteruskan kepada pemerintah,” jelas Budi dalam rapat pleno yang dilaksanakan pada Kamis, (09/01/2025)

Budi juga menambahkan bahwa jadwal pelantikan yang beredar sebelumnya mencatatkan tanggal 7 Februari 2025 untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur, sementara bupati dan wali kota dijadwalkan pada 10 Februari 2025. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tentang tanggal pelantikan akan diumumkan oleh pemerintah.

“ini menjadi domainnya pemerintah mungkin ada kesepakatan-kesepakatan antara Komisi II dan Mendagri. Tentu yang berkewenangan untuk menyampaikan kapan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih adalah pemerintah. Silahkan dikonfirmasi kepada pemerintah daerah kapan jadwal pelantikan,” kata Budi lebih lanjut.

Di sisi lain, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin juga menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 diperkirakan baru bisa dilaksanakan pada 13 Maret 2025. Hal ini disebabkan oleh perubahan jadwal penanganan perkara Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi, yang mengakibatkan mundurnya pelantikan yang awalnya direncanakan pada 7 dan 10 Februari 2025.

“Tahapan MK-nya, idealnya memang setelah 13 Maret,” kata Afifuddin di Jakarta, Jumat (20/12/2024) lalu.

Afif menilai tanggal 13 Maret yang disampaikannya hanya berdasarkan perkiraan sesuai dengan waktu penanganan perkara di MK.

“Kalau lihat gugatan sekarang, itu lebih dari 300. Kalau tetap bayangan saya, itu dilakukan di awal Februari, maka saat itu dilakukan, misal belum diputus, proses-proses sidang pendahuluan masih baru berlangsung, mungkin baru pembuktian,” jelasnya.

Penulis: Maria

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS