Muda Mahendrawan Sebut Defisit Anggaran Wajar, Asal untuk Kepentingan Rakyat

Pontianak (Suara Kalbar) – Debat calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) untuk saling bertanya di debat final yang diselengarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pada senin 18 November malam.

Pada salah satu sesi, Cagub nomor urut 01, Sutarmidji, mempertanyakan salah satu isu terkait tata kelola keuangan daerah, terutama defisit anggaran dan utang di akhir masa jabatan. Ia mempertanyakan pandangan calon nomor urut 03, Muda Mahendrawan, mengenai hal tersebut.

“Cerminan baiknya tata kelola pemerintahan bisa dilihat dari struktur APBD. Bagaimana pendapat calon nomor urut 03 jika APBD selalu defisit dan bahkan di akhir jabatan meninggalkan utang yang sangat besar?” tanya Sutarmidji.

Menjawab pertanyaan tersebut, Muda Mahendrawan menjelaskan bahwa defisit anggaran bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan, selama dikelola dengan baik dan diarahkan untuk mempercepat pembangunan. Ia menekankan bahwa defisit adalah hal yang lumrah, bahkan pada tingkat nasional.

“Sebenarnya seorang kepala daerah harus berupaya secepat-cepatnya membangun daerah yang dipimpin. Ini bukan utang pribadi. Kalau defisit terus, itu bagus. Pusat saja defisit tiap tahun. Kalau tidak, tidak akan terbangun itu bandara, jembatan, dan sebagainya,” tegas Muda.

Kemudian Muda, juga menyinggung pentingnya menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar pada masa kepemimpinan petahana tersebut.

“Kalau SiLPA itu baru masalah. Sisa lebih anggaran tiap tahun besar, jelas menunda hak rakyat. Kalau defisit, rakyat yang malah kita untungkan dan kita bahagiakan,” ujarnya.

Disamping itu, Muda kemudian menyoroti posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar yang masih berada di peringkat lima se-Kalimantan, meskipun ada klaim peningkatan indeks. Menurutnya, defisit anggaran justru dapat digunakan sebagai strategi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan IPM.

“Kalau cara pandang kita tidak mau defisit, akhirnya SiLPA besar. IPM Kalbar tetap di urutan kelima se-Kalimantan. Kalau kita mau hebat, berarti kita harus melihat provinsi lain di sekitar kita,” kata Muda.

Ia menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola secara defisit, namun tepat sasaran, dapat memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“APBD dengan cara defisit itu justru menunjukkan ada upaya percepatan. Yang penting benar dikerjakan dan menambah dampak pada IPM serta pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Penulis: Iqbal Meizar

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS