Cagub Muda: Jawaban Pertanyaan Pertama Pasangan Cagub Sutarmidji Hanya Normatif

Pontianak (Suara Kalbar) – Pada debat publik ketiga yang diselengarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat (Kalbar) Calon Gubernur (Cagub) nomor urut 1, Sutarmidji mendapat kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh para panelis debat.

Dalam pertanyaan yang dibacakan oleh moderator, yaitu adalah, strategi dan langkah-langkah apa yang dapat dilakukan calon jika terpilih nantinya dalam mensinergiskan kebijakan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional dengan kaitan dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, dan meningkatkan akses pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dengan pertanyaan tersebut, cagub nomor urut satu, Sutarmidji mendapatkan kesempatan pertama untuk menjawab, pada jawabanya Sutarmidji mengatakan, dalam meningkatan ekonomi, sosial dan apa pun disuatu daerah maka harus menjaga indeks daya saing daerah tersebut.

“Untuk meningkatkan ekonomi, sosial, apapun disuatu daerah kita perlu menjaga indeks daya saing daerah, Kalimantan Barat, ketika saya menjadi gubernur, indeks daya saing kita itu terbaik setelah Yogyakarta, itu membuktikan kita baik, perizinan kita sudah dinilai oleh KPK dengan nilai seratus, artinya tidak ada lagi kesulitan dalam pengurusan izin, dan ini fakta,” ungkapnya pada sesi pertama debat publik ke tiga pada Senin (18/11/2024).

Menanggapi hal tersebut, Cagub nomor urut 03, Muda Mahendrawan mengatakan, jawaban yang diberikan Cagub 01 tersebut secara normatif itu benar.

“Tentu apa yang disampaikan pasangan 01 itu secara normatif benar, namun semua akn tergantung bagaimana kita, peta kerja kita, dan langkah-langkah yang nyata, fokus dan terukur,” kata Muda Mahendrawan.

Ia kemudian mengatakan, semua kebijakan seharusnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Kebijakan yang diperlukn yang betul-betul mendarat dan untuk memperkuat langkah yang sifatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas, pemerataan keadilan itu harus dirasakn dengan nyata,” ujar Muda Mahendrawan.

Dikatakannya lagi, dirinya mengambil contoh salah satu kebijakan yaitu kalau cuma mengerjakan jalan provinsi bagaimana nasib jalan-jalan yang ada di Kabupaten.

“Kita ambil contoh sedikit soal pemerataan keadilan, contohnya kalau kita cuma mengerjakan jalan yang statunya provinsi lalu bagaimana jalan-jalan yang ada di kabupaten, maka tidak akn ada pemerataan itu, kemudian semua tidak boleh sentralistik, serta tata kelola birokrasi haruslah yang benar-benar bisa memberikan langkah tepat dan dampak yang luar biasa bagi percepatan,” pungkasnya.

Penulis : Iqbal Meizar

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS