Realisasi Pajak Kalbar Capai Rp2,9 Triliun

Pontianak (Suara Kalbar)- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kementerian Keuangan Kalimantan Barat mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak hingga 30 April 2024 telah mencapai Rp2,90 triliun.

Kepala Seksi Data dan Potensi Kanwil DJP Kalbar, Ahmad Khoiruddin, menjelaskan bahwa jumlah ini setara dengan 24,78 persen dari target penerimaan pajak Kanwil DJP Kalbar untuk tahun 2024 yang sebesar Rp11,73 triliun.

“Realisasi penerimaan pajak itu setara 24,78 persen dari jumlah target penerimaan pajak Kanwil DJP Kalbar 2024 sebesar Rp11,73 triliun,” ujarnya melansir dari ANTARA, Senin(3/6/2024).

Ahmad Khoiruddin menjelaskan bahwa berdasarkan data realisasi, empat sektor dominan di Kanwil DJP Kalbar yang mengalami pertumbuhan positif adalah sektor perdagangan besar, sektor pertanian kehutanan dan perikanan, sektor jasa keuangan, dan sektor administrasi pemerintahan. Pertumbuhan masing-masing sektor adalah 1,46 persen, 6,22 persen, 24,32 persen, dan 7,39 persen.

Dari jenis pajak yang dikumpulkan, PPh Non Migas menyumbang Rp1,62 triliun, PPN dan PPnBM menyumbang Rp1,21 triliun, PBB menyumbang Rp28,8 miliar, dan pajak lainnya menyumbang Rp31,9 miliar. Lima sektor dominan di Kanwil DJP Kalbar menyumbang 79,44 persen dari total penerimaan, sementara 16 sektor lainnya menyumbang 20,56 persen, menunjukkan kenaikan dari kontribusi tahun sebelumnya.

“Jumlah kontribusi atas lima sektor dominan di Kanwil DJP Kalbar sebesar 79,44 persen dan sektor lainnya terdiri dari 16 sektor menyumbang sebesar 20,56 persen dari total penerimaan yang mengalami kenaikan dari kontribusi tahun sebelumnya,” kata dia.

Ia optimis bahwa untuk tahun 2024 ini Kanwil DJP Kalbar akan kembali berhasil mencapai target target penerimaan pajak yang telah ditetapkan seperti empat tahun sebelumnya berturut-turut.

“Kami juga mengingatkan kepada masyarakat untuk dapat segera melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP sehingga dapat memudahkan pelaksanaan administrasi perpajakan dan administrasi pelayanan publik lainnya sebelum 31 Juni 2024,” kata dia.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS