Fraksi di DPRD Sambas Sampaikan PU Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023

Sambas (Suara Kalbar)- Sejumlah Fraksi di DPRD Kabupaten Sambas memberikan pandangan umum Umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2023, Jumat (14/6/2024).

Diantara pandangan umum fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Juru Bicaranya, Mardani, Fraksi PDI Perjuangan yang mengatakan diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian, bukan tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah mengimplementasikan kebijakan APBD.

“Kami mengapresiasi capaian opini WTP, hanya saja itu bukan suatu tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan semua komponen pendukung didalamnya,” ujar Mardani.

Dia mengatakan keberhasilan yang terbaik merupakan implementasi angka-ngka sebagaimana yang telah dituliskan dalam pidato pengantar Bupati Sambas yang lalu, bisa memberikan solusi signifikan terhadap permasalahan daerah serta menimbulkna dampak pelayanan publik yang optimal secara nyata.

“Pelaksanaan APBD seharusnya bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian daerah dalam bidang pendapatan dan bisa mengcover permasalahan daerah. Kita pahami bersama bahwa daerah kita sangat potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah,” kata Mardani.

Legislator PDI P Dapil Kecamatan Galing ini mencontohkan beberapa studi kasus, seperti pelaksanaan kegiatan APBD yang terdapat keterlambatan pembayaran, hingga kasus TPP ASN Kabupaten Sambas yang cukup ramai dibincangkan diruang publik digital maupun forum langsung.

“Oleh karenanya, menurut kami, angka-angka yang disebutkan dalam keberhasilan pelaksanaan APBD tahun 2023, harus bisa relevan dengan hasilnya,” jelasnya.

Mardani juga menyinggung tentang pinjaman daerah. Fraksinya meminta agar secara rinci dari pembiayaan pinjaman itu dapat dirinci dengan baik.

“Fraksi PDI Perjuangan berharap agar pemda memberikan penjelasan yang mendalam kedepannya bahwasanya sasaran penggunaan pinjaman daerah mengandung target sasaran pasati atau malah berpotensi menimbulkan permasalahan baru kedepannya,” jelasnya.

Harapan lain dia, realisasi APBD tahun anggaran 2023 seharusnya bisa mengcover permasalahan evaluasi kebijakan tahun sebelumnya aagar tidak menimbulkna masalah baru di publik dan seterusnya.

Di tempat yang sama Fraksi Gerindra memberikan apresiasi pembangunan Non APBD. “Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Sambas menyampaikan sikap atas Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023,” katanya.

Pada pemandangan umum fraksinya, yang disampaikan Juru Bicara Fraksi, H Asmuli H Sundang, Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dengan program Non APBDnya.

“Kami memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, Bupati Sambas yang telah berhasil melaksanakan program pembangunan, dengan Skema Non APBD seperti jembatan berkemajuan, surau, sumur bor maupun bantuan bantuan sosial yang langsung diberikan kepada penerima manfaat,” kata Asmuli.

Harapan Fraksinya, disampaikan H Asmuli, terobosan-terobosan pembangunan ini akan terus berlanjut dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Selain itu, dia menambahkan, capaian WTP merupakan cerminan dan keseriusan bersama melakukan pembenahan terhadap kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

“Kami juga mempertanyakan apa yang menjadi faktor penyebab antara rencana dan realisasi pendapatan yang tidak tercapai,” tanya H Asmuli.

Fraksi NasDem Apresiasi WTP mengatakan agar meminta dipertahankan. “Fraksi Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Sambas, menyampaikan sikapnya atas penyampaian rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023,” pungkasnya.

Dari jurubicaranya, Muhammad Farli, Fraksi NasDem memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yang telah mendapat predikat terbaik Wajar Tanpa Pengecualian.

“Kami Fraksi Partai NasDem secara administrasi mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yang telah mendapat predikat terbaik wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI perwakilan provinsi Kalimantan Barat hasil pemeriksaan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023,” kata Farli.

Keberhasilan berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir ini, diharapkan Muhammad Farli, dipertahankan dan ditingkatkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBD yang akan datang.

“Semoga dapat dipertahankan, raihan WTPnya, agar pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh harus lebih meningkat dan selektif meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penataan usahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah,” kata Muhammad Farli.

Hal lainnya, Fraksi NasDem mengingatkan agar Pemda Kabupaten Sambas tetap taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah untuk menciptakan manajemen keuangan secara transparan dan akuntabel.

“Kami juga mengingatkan agar keberhasilan dan prestasi yang sangat membanggakan dan sudah seharusnya untuk kita pertahankan terus yang merupakan usaha dan komitmen serius dalam upaya meningkatkan kinerja pemda untuk pelayanan masyarakat Kabupaten Sambas,” katanya.

Catatan lain sebut Jubir Fraksi NasDem ini, Pemda diminta terus berupaya melakukan inovasi dalam perencanaan pembangunan mementingkan skala prioritas yang tentunya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

“Maksimalkan potensi pendapatan yang dapat dimaksimalkan secara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, sehingga tidak tergantung pada transfer pusat saja,” jelas Muhammad Farli.

Partai Golkar mengingatkan laporan keuangan yang akuntabel, kata Farli, dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sambas mengatakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sangat strategis kedudukannya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Urai Farida mengatakan pertanggungjawaban itu sebagai sarana untuk mengevaluasi APBD secara menyeluruh.

“Baik terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Hasil dari evaluasi tersebut akan menjadi input untuk penyusunan APBD tahun berikutnya,” katanya.
Fraksinya mengharapkan laporan keuangan yang disajikan pemda menampilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, akurat, dan komprehensif.

“Artinya informasi yang disampaikan memunkinkan kita dapat menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya, menilai kinerja, posisi keuangan sampai arus kas suatu entitas yang efektif efisien dan memenuhi harapan rakyat Kabupaten Sambas,” paparnya.

Fraksi Partai Berlambang Pohon Beringin mengatakan secara garis besar realisasi APBD tahun anggaran 2023 cukup baik.

Hanya saja, fraksi Urai Farida itu menyarankan agar tetap memperhatikan aspek efektifitas kinerja penggunaan anggaran yang harus semakin ditingkatkan.

“Kami mengapresiasi atas capaian WTP pemda, tetap kami juga mengharapkan agar pemda tetap memberikan hasil pada kemajuan dan keberhasilan program-program inovasi pemda yang memberikan pengaruh langsung terhadap semakin terpenuhinya harapan masyarakat dalam merasakan nilai tambah dari pembangunan itu sendiri,” pungkasnya.

Baik aspek pendapatan dan belanja daerah, Fraksi Partai Golkar mengingatkan beberapa hal, diantaranya mendorong Pemda pada peningkatan pendapatan asli daerah hingga realisasi serapan anggaran yang optimal.

“Fraksi Partai Golkar terus mengingatkan dan mendorong bahwa kebijakan belanja daerah baik perencanaan belanja daerah diutamakan untuk belanja program urusan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah. Seperti pemulihan ekonomi daerah,” jelasnya.

Dicontohkan dia, pemulihan ekonomi daerah seperti pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan iklim investasi, peningkatan kesempatan dan perluasan lapangan pekerjaan serta upaya pengurangan angka kemiskinan.

“Kita juga berharap Pemda memberi perhatian pada prioritas pemantapan kualitas hidup masyarakat pembangunan SDM berkualitas berdaya saing, pembangunan infrastruktur dasar maupun aksesibilitas wilayah yang mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan terhadap masyarakat,” katanya.

Legislator asal Dapil Pemangkat ini menambahkan yang perlu menjadi perhatian bersama diantaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan pengembangan inovasi daerah.

“Kami dari Fraksi Partai Golkar terus mendorong eksistensi pemerintah daerah membangun konsistensi melakukan pembenahan dan penataan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan suatu regulasi yang tepat nantinya,” paparnya.

Fraksi PKS Tanggapi Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 mengatakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Sambas menyampaikan pandangan umumnya atas Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Sambas.

Pemandangan Umum disampaikan Juru Bicara Fraksi, Winardi mengatakan perlunya upaya memaksimalkan potensi terhadap unsur-unsur yang bisa menjadi pendapatan daerah terutama pada pendapatan asli daerah Kabupaten Sambas.

“Fraksi kami yakin, pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerah, sebagai upaya untuk peningkatan pendapat asli daerah,” ujar Winardi.

Terkait belanja daerah, Fraksi PKS mengingatkan agar dalam penganggaran ke depan, tetap mengutamakan kepentingan masyarakat kabupaten sambas. Terutama lanjut Winardi, pada perbaikan infrastrukur dan peningkatan pembinaan sumber daya manusia serta pengentasan kemiskinan masyarakat Kabupaten Sambas.

“Harus ada evaluasi kebijakan anggaran dengan cara meninjau kebijakan di tahun sebelumnya dan indentifikasi area mana saja yang harus ada perbaikan, apakah bersifat perubahaan alokasi anggaran, pengendalian pengeluaran atau peningkatan pendapatan,” kata Winardi.

Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sambas, melalui juru bicara Fraksinya, Muzahar memberikan beberapa catatan penting pada Paripurna DPRD Kabupaten Sambas.

Paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Sambas itu, menjadi moment penting Fraksi Demokrat menyampaikan beberapa catatan penting. Diantaranya berkaitan dengan tenaga guru yang ada di Kabupaten Sambas.

“Berkaitan dengan akan berakhirnya masa tugas guru yang menurut catatan tahun ini, terdapat 1000 lebih guru purna tugas. Kabupaten Sambas akan dihadapkan dengan krisis tenaga pendidik. Kami ingin mengetahui langkah strategis dari Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menyikapi kondisi ini,” ujar Muzahar Fahri.

Aspek lain yang menjadi perhatian Fraksi Demokrat diantaranya terkait Program Hibah Jalan Daerah atau PHJD. Muzahar menyebutkan, masih terdapat pekerjaan PHJD di Kabupaten Sambas yang belum selesai dibeberapa titik kegiatan.

“Ini harus menjadi perhatian kita bersama, apakah PHJD itu ada kelanjutan dari pemerintah pusat?,” kata Muzahar.
Melalui momentum pemandangan umum itu, Fraksi Demokrat menegaskan menolak pembentukan OPD baru.

Menurut dia, sekarang ini yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah adalah mengoptimalkan OPD yang ada. “Berkaitan rencana pemerintah daerah untuk mewacanakan pembentukan atau menambah OPD baru, fraksi kami tegas menolak dengan dasar bahwa hanya akan menambah beban anggaran. Lebih baik yang ada saat ini dioptimalkan dengan menempatkan SDM yang mampu untuk melaksanakan tugas lebih baik,” jelasnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS