Ani Sofian: Realisasi APBD Pontianak 2023 Capai 96,71 Persen

Pj Wali Kota Pontianak Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023.[SUARAKALBAR.CO.ID/Ho-Istimewa]

Pontianak (Suara Kalbar) – Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, menyampaikan pidato pengantar mengenai rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023.

Dalam rapat paripurna di DPRD Kota Pontianak, Ani Sofian memaparkan capaian pengelolaan APBD tahun anggaran 2023. Laporan Realisasi Anggaran mencatat, pendapatan ditargetkan Rp1,87 triliun dengan realisasi Rp1,81 triliun atau 96,71 persen.

“Tentu yang kita laporkan terkait realisasi pendapatan, realisasi belanja, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk anggaran 2023 ini yang mungkin itu akan kita gunakan untuk membahas kegiatan kegiatan di perubahan,” ujarnya saat menyampaikan pidato pengantar, Senin (24/6/2024).

Untuk pajak daerah ditargetkan Rp400,63 miliar dengan realisasi Rp384,19 miliar atau 95,90 persen. Retribusi daerah ditargetkan Rp57,84 miliar dengan realisasi Rp48,71 miliar atau 84,21 persen.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp598,77 miliar, terealisasi Rp574,76 miliar atau 95,99 persen,” tuturnya.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ditargetkan Rp29,85 miliar dengan realisasi Rp30,04 miliar atau 100,63 persen.

“Lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp110,43 miliar, terealisasi Rp111,61 miliar atau 101,25 persen,” terangnya.

Ia juga menambahkan bahwa untuk belanja dan transfer atau bantuan keuangan ditargetkan Rp1,82 triliun dengan realisasi Rp1,70 triliun atau 93,38 persen.

“Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana yang telah disampaikan, terdapat SiLPA tahun anggaran 2023 sebesar Rp59,1 miliar,” ungkap Ani Sofian.

Penyampaian Raperda ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepala daerah di akhir tahun anggaran sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019.

“Catatan dari legislatif menjadi motivasi bagi kita untuk mengingatkan kepada jajaran di lingkungan Pemkot Pontianak untuk hadir pada rapat paripurna mendatang,” tutupnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS