Terkait Pemberitaan Kasus Tanah Warga Sungai Duri, Ini Klarifikasi Kepala BPN Bengkayang

Kepala Kantor Pertanahan Bengkayang, Saumurdin saat klarifikasi pemberitaan media terkait tanah. SUARAKALBAR.CO.ID/Kurnadi

Bengkayang (Suara Kalbar) – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang Saumurdin memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan salah satu media online pada tanggal 5 Mei 2025 dengan judul ‘Ada Apa?? Sertifikat Tanah Janggal Tetap Diproses, Warga Sungai Duri Terancam Digusur Minta Keadilan Sampai ke Presiden’

“Masalah ini adalah bermula dari permohonan hak milik atas nama Megawati terhadap tanah yang terletak di desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang di mana saudara Megawati memohon hak milik tersebut berdasarkan sertifikat eks hak pakai Nomor 100 Desa Sungai Duri yang diterbitkan pada tahun 1980 atas nama Djap Moi Kie yang haknya telah berakhir pada tahun 1980,” ungkap Saurmurdin.

Adapun luas tanah eks hak pakai  Nomor 100 tersebut adalah kurang lebih 5,12 hektar ,kemudian setelah permohonan ini disampaikan pada kantor pertanahan kabupaten Bengkayang ternyata ada klaim dari saudari Ike Florensi Soraya, S.H selaku kuasa hukum dari Para pelapor yaitu Sugianto, Lo Lim Phin, Badrun, Heriyani, Hermanto dan Supardi yang memberikan kuasa kepada Ike Florensi Soraya yang jumlahnya sebanyak enam orang.

“Setelah kami meneliti bahwa berkas yang dimohon hak milik oleh Megawati ini ternyata urutannya sudah jelas ada surat keterangan waris, kemudian ada surat penolakan akta, yang berbentuk akta penolakan dari waris-waris lain yang dilakukan tanah tersebut kepada Megawati,” jelasnya.

Kemudian selanjutnya bahwa dasar dari Klaim Ike Florensi Soraya selaku kuasa dari Hermanto CS yaitu dengan dasar ada surat keterangan garapan yang diterbitkan oleh kepala desa Sungai Duri pada tanggal 12 Desember 2022.

Lanjut Saumurdin, masalah ini sudah dimediasikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang dan sebelum kantor Pertanahan melaksanakan mediasi, sebelumnya juga sudah dimediasi oleh Dinas Perkim LH Kabupaten Bengkayang dimana pak Dodorikus selaku kepala dinasnya mengundang BPN kemudian para pihak yang bermasalah terhadap tanah ini.

“Namun pada saat mediasi di kantor Perkim LH Kabupaten Bengkayang ternyata kuasa hukum dari Megawati dan Megawati sendiri tidak bisa hadir dengan alasan pada saat itu bahwa kenapa tidak hadir kami tanyakan bahwa mereka baru mendapatkan surat undangan mendadak,” jelas Saurmurdin.

Kemudian selanjutnya karena di Perkim LH tidak ada mendapat kesepakatan karena ada pihak dari megawati dan kuasanya tidak hadir pada saat itu berarti penyelesaiannya tidak ada mendapat kesepakatan.

“Nah, pada kantor pertahanan kabupaten Bengkayang mengundang para pihak untuk memediasi masalah tanah yang di klaim tersebut pada tanggal 15 November 2023,” jelasnya.

Mediasi Masalah Tanah

Dalam mediasi tersebut juga tidak ada titik temu atau kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan kemudian kepala desa Sungai Duri Heriyanto ada menyampaikan surat pernyataan ke kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang dengan bersurat tanggal 27 November 2023 yang menyatakan, bahwa surat garapan dari 6 orang tersebut dibatalkan oleh kepala desa dengan surat pernyataan kepala desa sungai duri tertanggal 27 November 2023.

Selanjutnya pihak kantor pertanahan kabupaten Bengkayang mengundang lagi para pihak yang bersengketa tanah ini untuk melakukan mediasi ulang, dengan harapan mudah mudahan pada mediasi ulang ini akan ada titik temu penyelesaian dan kesepakatan antara pihak yang bersengketa yaitu pada tanggal 31 Januari 2024.

“Nah, yang menghadiri lengkap pada saat itu, yaitu kuasa dari Megawati dihadiri juga oleh kuasa dari para pihak yang mengklaim tanah itu yang terdiri dari 6 orang tadi. Dan yang hadir juga para pihak yang mengklaim tanah ini, dan dari pihak Megawati yang hadir hanya kuasa hukumnya.Dan dari pertemuan tersebut ternyata tidak ada juga ditemukan  kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut,” beber Saumurdin.

Kemudian masing-masing bersikukuh bahwa merekalah yang menguasai tanah tersebut.

“Namun dalam rapat tersebut saya menanyakan kepada para pihak apakah sebelumnya sudah ada diselesaikan atau pernah di mediasi masalah tanah ini sebelum Megawati memohon eks hak pakai nomor 100 ini kepada BPN ternyata sebelumnya menurut keterangan  mereka sudah di selesaikan melalui Polsek  dan tidak ada kesepakatan kemudian dari pihak kuasa hukum Megawati menyampaikan  surat kepada kami yaitu surat pernyataan batas tanah yaitu dari saudara Liu Khian Liong yang menyatakan bahwa betul bahwa tanah tersebut tanah yang dikuasai oleh Liu Khian Liong itu berbatasan dengan tanah Tam Tet Cie yaitu dengan sertifikat eks hak pakai nomor 100 tahun 1980 tersebut,” ceritanya.

Kemudian salah satu yang menggarap disitu adalah saudara Sugianto dan juga sudah membuat surat pernyataan sepenuhnya menyerahkan seluruh tanam tumbuh yang ditanam oleh Sugianto diatas tanah Tjab Moi Kie itu kepada pihak Megawati dan buktinya ada surat pernyataan pada tanggal 23 November 2021.

“Saya menanyakan kepada saudara Sugianto apakah benar ini tanda tangan saudara dan saudara Sugianto menjawab bahwa benar sudah saya tanda tangani,” tanyanya.

“Nah, saya juga mengatakan apakah benar saudara sudah menerima uang dari Mawardi alias Aliuk anak dari Tam Tet Cie cucu dari Tjab Moi Kie sebesar Rp.6 juta atas ganti rugi tanam tumbuh tersebut, saudara Sugianto menjawab benar,” ujarnya.

“Nah , ini yang menjadi pertanyaan bagi kami, kenapa mereka sudah bersepakat dan bahkan sudah membuat surat pernyataan menyerahkan tanah tersebut masih mengklaim tanah tersebut sampai saat ini,” timpalnya.

Kemudian ada surat pernyataan lagi dari Lo Lim Phin pada tanggal 16 September 2021 dengan saudara Zakarias SH bertindak atas nama Tam Tet Cie yaitu dengan surat kuasa Nomor 63 SKA/ZKR.Advokad/VIII/2021 yang isi surat pernyataannya salah satunya adalah bahwa pihak ke-1 mengelola lahan milik pihak ke-2 seluas kurang lebih 19.400 M2 sejak tahun 2015 dengan menanam sebanyak kurang lebih 225 batang sawit di lokasi tersebut.

“Kemudian point 2 menyatakan dan dinyatakan oleh Lo Lim Phin bahwa pihak kedua menyatakan akan mulai menggarap mengerjakan lahan miliknya dan meminta pihak 1 untuk tidak lagi mengusahakan mengelola lahan tersebut,” jelasnya.

Lo Lim Phin mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa tanah yang dikelola ditanami sawit di atas tanah milik almarhum Tjab Moi Kie dengan ahli waris pihak kedua sesuai dengan sertifikat hak pakai nomor 100 tahun 1980 di Dusun cahaya Selatan RT 002 RW 003 Desa Sungai Duri, ini ada beberapa poin tidak saya bacakan semuanya dan ini ada suratnya dan ditandatangani oleh saudara Zakarias, SH dan surat kuasa dari Tam Tet Sie dari pihak Megawati dia dan ini ada bukti juga, kwitansinya dan malahan foto terima uang atau duitnya ada  amplop, kata Saumurdin sambil melihatkan foto-fotonya , dan foto-foto juga mereka lampirkan.

“Sehingga saya pada mediasi tersebut menanyakan juga kepada Ike Florensi Soraya selaku kuasa hukum dari Sugianto CS , mana bukti penguasaan daripada Sugianto CS dan ternyata sampai saat ini tidak bisa menyampaikan dan memperlihatkan bukti penguasaan tanah yang digarap mereka sehingga karena tidak ada kesepakatan pada tanggal 31 Januari 2024 tersebut maka dalam kesepakatan tersebut para pihak diminta untuk melakukan upaya hukum ke pengadilan dan melaporkannya kepada pihak berwajib, Kemudian saudari Ike Florensi Soraya telah melaporkan hal ini ke Polda Kalimantan Barat dan kasus ini sudah dilimpahkan dari Polda Kalbar ke Polres Bengkayang,” urainya.

Penyelidikan Polres Bengkayang

Saat ini Polres Bengkayang sedang menyelidiki kasus ini dan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang sudah diminta keterangan selaku kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang dan sudah sampaikan bahwa telah diadakan dua kali mediasi di kantor Pertanahan kabupaten Bengkayang yaitu pada tanggal 15 November 2023 tanggal 31 Januari 2024 ternyata tidak mendapat kesepakatan.

“Dan pada saat itu memang kami batasi waktunya selama 14 hari kalau tidak ada laporan atau gugatan ke Pengadilan dalam waktu 14 hari sertifikat tetap kami lanjutkan proses karena kami menilai bahwa klaim dari Ike Florensi Soraya selaku kuasa hukum dari Sugianto CS tidak ada buktinya , namun dengan laporannya ke Polda Kalbar  untuk sementara kami tunda dan menunggu hasil proses dari Polres Bengkayang dan sampai saat ini proses dari sertifikat ini masih kami tunda dan belum terbit sertifikat,” ungkapnya.

Klarifikasi Pemberitaan Media 

Saumurdin kembali menegaskan, bahwa pernyataan dari keterangan  yang sampaikan kepada media itu ternyata bohong karena menyatakan dengan judul bahwa “Ada Apa? Sertifikat Tanah Janggal Tetap Di Proses, Warga Sungai Duri Terancam Digusur Minta Keadilan Sampai ke Presiden”

“Nah, ini memang kami proses sampai ke proses  Panitia  tapi belum terbit ke Sertifikat karena masih bermasalah. Dan kami tidak masalah mau dilaporkan kemana saja, yang penting harus membuktikan bahwa tanah itu ada bukti surat penggarapanya jangan  sampai mengaku- ngaku tanah orang lain tidak ada bukti nya karena surat pernyataan garapan yang keluarkan oleh kepala desa sungai duri sudah dibatalkan oleh kepada desa yang membuat surat pernyataan garapan itu,”tegasnya.

Menurutnya, tidak ada bukti surat lain dari Sugianto dan kawan-kawan untuk menguasai tanah itu dan pada intinya bahwa setelah diadakan mediasi beberapa kali dan sebelum-sebelumnya juga sudah diadakan mediasi juga di Dinas Perkim LH Kabupaten Bengkayang belum ada menemukan kesepakatan dan titik temu untuk menyelesaikan masalah ini.

“Sehingga saudari Ike Florensi Soraya dan kawan-kawan selaku kuasa hukum dari Sugianto dan kawan-kawan menyampaikan laporan masalah ini ke Polres Bengkayang, namun saya juga bertanya kepada pihak Polres terutama Kasat Reskrim apakah bukti mereka dalam melaporkan kasus ini dan ternyata yang disampaikan hanya surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Megawati yang belum ditandatangani sama sekali baik oleh Megawati oleh saksi oleh Kepala Desa,”jelas Saumurdin.

Sedangkan permohonan yang disampaikan oleh Megawati sudah lengkap dari riwayatnya, dari eks hak pakai itu, akta waris dan akta pelepasan dari saudara-saudaranya karena Megawati sudah lengkap.

“Mudah-mudahan hal ini bisa diselesaikan segera supaya bisa memproses sertifikat ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Saumurdin menegaskan, atas terbitnya pemberitaan di media itu juga dari pihak Kantor Pertanahan  Kabupaten Bengkayang merasa terkejut dengan berita yang tiba-tiba terbit tanpa mengkonfirmasi kepada pihak BPN yang lebih mengetahui prosesnya.

“Kami sangat menyesalkan isi pemberitaan itu dan kami meminta jika membuat pemberitaan harus berimbang jangan hanya mengutip salah satu sumber saja dan kami juga sangat memahami aturan jurnalis. Jadi jangan seenaknya membuat berita jadi tolong dikonfirmasi, dan kami sangat keberatan atas pemberitaan yang terbit karena tanpa mengkonfirmasi sesuai dengan aturan dan etika yang ada kepada pihak kami yang seharusnya bisa menjelaskan secara benar dan jelas sehingga berita yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak simpang siur,” tegas Saumurdin.

“Kami mohon pemberitaan yang seperti telah ditulis itu jangan lagi terjadi, apalagi isinya adalah tidak benar dan jangan coba melakukan preming apalagi sampai berdalih akan mengadu minta keadilan sampai kepada Presiden dan tentunya saya selaku kepala BPN Kabupaten Bengkayang berharap agar Bapak Presiden bisa bersikap adil jangan sampai orang yang mengklaim tanah orang lain tidak punya dasar surat-menyurat lalu harus dibantu juga dan ditolong,” papar Saumurdin.

Saumurdin kembali menegaskan, jangan juga membuat framing terancam masyarakat digusur. “Jadi saya mau tanya masyarakat yang mana dulu karena tidak semua masyarakat seperti itu ini hanya masyarakat yang tercatat hanya 6 orang yang menumpang di tanah orang Kenapa membuat framing seperti itu,” ujarnya.

“Tentunya jika dikonfirmasi kami akan menjawab dengan baik dan benar sesuai dengan alurnya apa yang terjadi dengan fakta-fakta yang ada dan itu yang kami harapkan dari sebuah berita supaya tersaji kepada masyarakat dengan baik dan benar itu saja,” tutup Saumurdin.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS