Sri Mulyani Intensif Berkomunikasi dengan Prabowo Soal Transisi dan APBN 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. (Beritasatu.com/Yustinus Patris Paat)

Jakarta (Suara Kalbar)- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto dan timnya terkait transisi pemerintahan dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Pembahasan tersebut mencakup Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025.

Sri Mulyani menegaskan pentingnya komunikasi ini agar program-program prioritas dan unggulan Prabowo-Gibran dapat diakomodasi dalam APBN 2025.

“Kami terus berkomunikasi dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk Pak Prabowo sehingga apa yang kita tuangkan akan bisa sedapat mungkin memasukkan seluruh aspirasi,” ujar Sri Mulyani melansir dari Beritasatu.com, Senin(20/5/2024).

Menurut Sri Mulyani, komunikasi dengan pemerintahan baru diperlukan agar terjadi kesinambungan pembangunan, sehingga program-program prioritas Prabowo-Gibran bisa didukung dengan anggaran yang memadai.

“Pemerintah baru programnya dan prioritas kemauannya tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu,” tandas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Sri Mulyani terus menjaga komunikasi dengan Prabowo. Hal ini terkait dengan transisi pemerintahan Jokowi ke pemerintahan baru, Prabowo-Gibran.

“Sejauh ini yang kami tahu Presiden Jokowi sudah memerintahkan dan menugaskan Bu Sri Mulyani untuk terus membangun komunikasi dengan presiden terpilih (Prabowo Subianto),” kata Prastowo dalam pertemuan di Ciasem 12, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).

Prastowo mengatakan, saat ini, Pemerintah sedang membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar dapat sejalan dengan APBN 2025.

“Terkait 2025, kita tunggu saja. Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemenko Perekonomian sedang menyelesaikan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang nanti dibawa dan diserahkan ke DPR untuk dibahas. Jadi, APBN 2025 sifatnya baseline, lebih memuat yang sifatnya basic untuk memberi ruang kepada pemerintah baru mengartikulasikan program prioritas,” pungkas Prastowo.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS