KLHK RI Gelar Sosialisasi dan FGD IAD

Sanggau (Suara Kalbar) –Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia melalui Ditjend Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) bersama Forest Programme (FP) V di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sanggau mengelar Sosialisasi dan Forum Group Discusion (FGD) Integrated Area Development (IAD) Berbasis Perhutanan Sosial di Kabupaten Sanggau bertempat di ruang rapat Daranante, kantor Bupati Sanggau pada Selasa – Rabu (14 – 15 Mei 2024).

Kegiatan yang di buka Pejabat (Pj) Bupati Sanggau Suherman dan didampingi Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS), Ditjend PSKL, KLHK Catur Endah Prasetiani dan juga dihadiri Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kalimantan Eko Nopriadi, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Asisten Bupati Sanggau, Kepala OPD terkait, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, Kepala PSDKU Politeknik Negeri Sanggau, Kepala Bagian Hukum Setda Sanggau, UPT KPH Wilayah Sanggau Barat, UPT KPH Wilayah Sanggau Timur, Sekretariat bersama Sabang Merah Berdompu Kabupaten Sanggau, LSM / NGO, Yayasan Perhutanan Sosial Bumi Khatulistiwa, AMAN-Sanggau, Samudra Bekudong’k dan Lingkar Temu Kalimantan Lestari.

Yussi Nadya dari Ditjen PUPS KLHK RI mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kebijakan dari Ditjen PSKL bahwa semua daerah yang ada Project Hibah Luar Negeri (HLN) nya yang di Sanggau FP V untuk menyusun dokumen IAD.

“Tujuannya kalau nanti HLN ini sudah selesai, Pemerintah Kabupaten Sanggau bisa meneruskan atau melanjutkan kegiatan atau program FP V ini oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan komitmen yang kuat dari Pj Bupati Sanggau bersama Direktur PUPS untuk menyusun dokumen IAD ini bersama-sama difasilitasi oleh konsultan dari FP V, jadi komitmen daerah itu yang penting karena nanti yang menjalankan Pemda dan pihak terkait disini,”ungkap Yussi.

FGD IAD ini yang berbasis perhutanan sosial mengingat perhutanan sosial di Kabupaten Sanggau memiliki potensi usaha dalam satu landskap untuk meningkatkan skala ekonomi di kawasan baik itu hutan lindung, hutan produksi maupun hutan adat.

“Untuk wilayah kerja FP V ini ada 17 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) atau bisa diartikan 17 Desa yang harus didampingi atau difasilitasi untuk keberlanjutannya dalam rangka peningkatan ekonomi di wilayah tersebut,”pungkasnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS