Mentan: Tak Ada Toleransi Bagi Pegawai yang Terlibat Gratifikasi

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam kegiatan Sosialisasi Program Perluasan Areal Tanam Padi Melalui Optimasi Lahan Rawa di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (1/4/2024). ANTARA

Jakarta (Suara Kalbar)- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi pegawai di Kementerian Pertanian (Kementan) yang terlibat dalam praktik gratifikasi.

Dia menegaskan bahwa pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran seperti menerima atau memberi fee akan dipecat tanpa ampun. Amran juga menyatakan bahwa pengusaha yang terlibat dalam memberikan fee kepada pegawai Kementan akan dihadapkan pada konsekuensi hukum.

“Tidak boleh ada pengusaha maupun pegawai Kementan yang menerima fee. Kalau ada yang seperti itu, saya pastikan pecat dan copot. Jadi, jangan coba-coba menggoda orang pertanian maupun coba-coba menerima keuntungan,” kata Amran melansir dari ANTARA, Rabu(3/4/2024).

Amran dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (1/4), menegaskan jika ada pegawai yang terbukti terlibat dapat gratifikasi, tak segan-segan akan dipecat. Kalau ada pengusaha yang mencoba memberikan fee, akan digiring ke pidana. Mentan tak ingin cara-cara kotor seperti itu ada di institusi pertanian.

Diceritakan Mentan bahwa ketegasan terhadap praktik tindak pidana pernah dia lakukan sewaktu periode pertama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Waktu itu dia bahkan memecat pejabat setingkat eselon satu karena terbukti menerima uang fee.

Amran juga mengaku telah menggiring para pengusaha yang terlibat ke wilayah pidana karena sama-sama bersekongkol.

“Zaman dahulu ada dua pejabat eselon satu yang saya copot karena berbuat di luar aturan sehingga Kementerian Pertanian untuk pertama kalinya berhasil mendapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) pada tahun 2016. Jadi, sekarang saya tekankan jangan bermain-main dengan sektor pertanian, layani dengan baik secara profesional,” katanya.

Mentan menegaskan bahwa kebijakan pemecatan ataupun pencopotan sudah di depan mata bagi mereka yang tetap nakal di sektor pertanian.

Apalagi, saat ini Kementan telah memiliki pengawas internal yang dipimpin Komisaris Jenderal (Komjen) Pol. Setyo Budiyanto yang juga pernah bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sekarang ada Pak Irjen dari KPK, jenderal polisi bintang tiga yang saya minta untuk mengawasi agar mempermudah pelayanan yang diberikan supaya kami bisa melakukan akselerasi tanam,” jelasnya.

Mentan mengatakan bahwa Pemerintah saat ini tengah fokus pada pengerjaan pompanisasi sebagai solusi cepat dalam mengejar dan meningkatkan produksi yang sempat turun akibat cuaca buruk El Nino. Oleh karena itu, semua yang berkaitan dengan pengadaan, baik alsintan maupun pupuk, harus dijaga bersama-sama.

“Pengadaan alat mesin pertanian, pengadaan pupuk, dan seterusnya jangan lagi ada yang dipersulit. Ingat pengusaha juga bagian dari kami sehingga masalah perizinan dan segala macamnya harus disederhanakan supaya bisa cepat karena kami harus kejar tanam,” kata Amran.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS