Ada 10 Isu Strategis Kota Pontianak 2025, Prioritas APBD Hingga Rp2,130 Triliun

Pontianak (Suara Kalbar)– Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian sampaikan ada sepuluh isu strategis kota dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025, yang masuk prioritas anggaran APBD sebesar Rp2,130 triliun.

Rincian isu-isu strategis itu disampaikan dalam Musrenbang RKPD Kota Pontianak 2025 dengan tema Pemantapan Kolaborasi Untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif Menuju Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan, di Hotel Pontianak, Rabu (12/3/2024).

Adapun isu-isu strategis tersebut di antaranya, menurunkan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, menurunkan angka stunting, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan UMKM, peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan persampahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Termasuk penataan ruang kota yang lebih baik, serta ditopang dengan tatakelola pemerintahan yang baik.

Ani menjelaskan, dokumen perencanaan tahunan tersebut memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak tahun 2024-2026. Ada empat tujuan pembangunan utama. Pertama, meningkatnya kualitas hidup manusia yang berkesetaraan. Kedua, meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib. Ketiga, meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Terakhir, terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan.

“Dari data kami, usulan tentang infrastruktur oleh masyarakat masih mendominasi. Untuk jadi perhatian kami sebelum membangun sebuah infrastruktur adalah genangan ketika hujan dan air pasang. Mudah-mudahan di tahun 2025 sudah berkurang,” katanya.

Sementara itu, di sisi lain Pj Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson mengapresiasi upaya Pemkot Pontianak dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Menurut data, angka kemiskinan ekstrim di Kota Pontianak sudah mencapai angka nol. Tetapi perlu diupayakan pula untuk masyarakat yang tergolong hampir miskin dan berisiko miskin.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak mencapai 81,63 persen, ini capaian sangat tinggi. Ini harus kita tingkatkan, khususnya dari sektor peningkatan penghasilan masyarakat,” tuturnya.

Harisson menyampaikan, rata-rata jumlah pengeluaran masyarakat Kota Pontianak dalam pertahun sudah mencapai Rp15 juta. Angka ini harus didorong untuk memenuhi syarat-syarat negara maju pada 2045. Karena untuk menjadi negara maju, per orang harus menerima minimal gaji Rp15 juta.

Upaya lain untuk meningkatkan IPM adalah menekan angka pengangguran terbuka. Maka dari itu Kota Pontianak harus ramah investasi.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS