KPU Kayong Utara Gelar Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara, menggelar Rapat Pleno Terbuka di Hotel Mahkota Kayong, Sukadana, Kamis (29/2/2024). SUARAKALBAR.CO.ID/ Wiwin.

Kayong Utara (Suara Kalbar)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Kayong Utara di Hotel Mahkota Kayong, Sukadana, Kamis (29 /2/2024).

“Bahwa kegiatan ini merupakan pemaparan hasil rekapitulasi suara yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara,” ujar Anggota Komisioner KPU Abdul Khoir.

Sedangkan kegiatan pleno tingkat kabupaten, kata Khoir, juga diagendakan selama dua hari yaitu Kamis (29/2/2024) hingga Jumat (1/2/2024).

“Untuk hari ini agendanya rapat pleno pembacaan rekapitulasi untuk seluruh TPS di Kayong Utara yang dibacakan oleh PPK Kecamatan masing-masing, adalah hasil rekapitulasi pemilu oleh kawan-kawan PPK kemarin mulai tanggal 18-23 Februari 2024, kami (KPU) agendakan 2 hari (hari ini dan besok) pelaksanaan pleno ini, semoga saja lancar,” kata Abdul Khoir.

Selain itu, Abdul Khoir juga menyinggung terkait gugatan (sengketa) hasil pemilu dari masing-masing partai/peserta calon legislatif yang ikut kompetisi pemilu 2024 hingga hari ini pihaknya tidak ada laporan yang masuk ke KPU.

Bahkan Ia menilai untuk pelaporan, aduan (gugatan) terhadap hasil pemilu seharusnya kepada Bawaslu bahkan ke Mahkamah Konstitusi.

“Kalau masalah gugatan kami belum monitor, karena itu seharusnya disampaikan ke Bawaslu, kalo kami (KPU) tidak ada yang masuk baik itu gugatan atau sengketa. Karena yaitu tadi kalau gugatan atau sengketa harusnya ke Bawaslu atau mungkin MK, nah kembali lagi ni kalau masalah gugatan hasil pemilu ini kawan-kawan Bawaslu lebih paham ada atau tidaknya,” pungkasnya.

Abdul Khoir menegaskan Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten yang saat ini di laksanakan, belum bisa menentukan nama-nama legislatif yang dipastikan yang akan duduk di kursi DPRD.

Abdul menambahkan bahwa jika semua perhitungan rekapitulasi dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Nasional nanti selesai. Harus memastikan tidak adanya gugatan (sengketa) samapi di Mahkamah Konstitusi.

“Jadi kami (KPU) harus melewati proses dulu, dari KPPS (14 Februari) ke PPK, terus Kabupaten, Provinsi sampai Nasional. Nah tahap di Nasional itu harus perolehan di partai dulu, terkait siapa yang duduk itu belum ditetapkan siapa caleg-caleg yang duduk,” jelasnya.

Itu pun pasca registrasi di Mahkamah Konstitusi (MK) daerah-daerah mana saja, misalnya Kabupaten Kayong Utara tidak ada gugatan register di meja nahkamah konstitusi, baru kami di perbolehkan menetapkan atau menyampaikan hasiltersebunya siapa saja caleg yang berhasil menang atau duduk di kursi DPRD tersebut,”jelasnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS