Indonesia Belum Akui Pemerintahan Taliban di Afghanistan

Menlu RI Retno Marsudi berbicara dalam Forum Pengungsi Global di Jenewa, Swiss, Rabu, 13 Desember 2023. (Foto: Kemlu RI). SUARAKALBAR.CO.ID/HO.VoA Indonesia.

Jakarta (Suara Kalbar)- Indonesia masih menilai terdapat kesenjangan besar antara harapan masyarakat internasional terhadap Taliban dan realitas yang terjadi di lapangan, sehingga belum saatnya untuk mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyampaikan sikap tersebut setelah menghadiri pertemuan yang diinisiasi oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, di Doha, Qatar, pada tanggal 18-19 Februari lalu.

Melansir dari VOA–Jaringan Suarakalbar.co.id, Rabu(21/2/2024), beberapa negara mengikuti pertemuan yang bersifat evaluasi itu, namun perwakilan Taliban memilih tidak hadir karena tidak dipenuhinya tuntutan mereka.

Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan beberapa tuntutan Taliban itu antara lain agar tidak melibatkan anggota masyarakat madani Afganistan dan agar kehadirannya dalam pertemuan itu dinilai setara dengan pengakuan resmi sebagai penguasa sah Afghanistan.

Dalam jumpa pers secara daring dari Doha, Selasa sore (20/2), Retno Marsudi mengatakan pertemuan ini didasari oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2679 Tahun 2023 yang meminta pihak sekretaris jendral mempersiapkan penilaian independen mengenai Afghanistan. Hasil kajian itu diharapkan sudah diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB selambat-lambanya tanggal 17 November 2023.

Retno mengatakan kajian diserahkan satu minggu lebih awal, tepatnya pada 9 November. Kajian itu secara garis besar menggambarkan situasi terkini di Afghanistan, prioritas upaya utama yang dapat dilakukan, dan sejumlah rekomendasi, termasuk cara meningkatkan keterlibatan (engagement) dan membantu rakyat Afghanistan.

Sambut Baik Laporan PBB, UN Women, IOM dan UNAMA; Indonesia Soroti Isu Perempuan

Indonesia menyambut baik baik laporan Guterres terkait situasi di Afghanistan, termasuk catatan mengenai hak-hak perempuan yang disiapkan UN Women, Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dan Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA). Secara khusus Indonesia mencatat respons Taliban, sebagai penguasa de facto, atas kedua laporan itu.

Retno mengatakan ada kesenjangan yang cukup lebar antara apa yang diharapkan masyarakat internasional dan pemangku kepentingan lainnya dengan apa yang dilakukan Taliban sekarang.

“Indonesia menekankan pentingnya engagement perlu terus dilakukan, namun memang saat ini belum saatnya melakukan pengakuan (atas pemerintahan Taliban). Indonesia juga merujuk laporan UN Women yang mengatakan sejak berkuasa Agustus 2021, terdapat 50 dekrit Taliban yang mengikis hak-hak perempuan dan dekrit-dekrit tersebut tidak ada yang dibatalkan sampai saat ini,” kata Retno.

Ditambahkannya, Indonesia menyarankan agar isu perempuan menjadi salah satu prioritas dalam interaksi komunitas internasonal dengan Taliban, dan mendorong koordinasi PBB dengan Organisasi Kerjasama Internasional (OKI).

Indonesia menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan untuk membantu perempuan Afghanistan, antara lain dengan memberikan beasiswa khusus bagi pelajar dan mahasiswa perempuan Afghanistan, dan bekerjasama dengan Qatar untuk memberikan beasiswa kepada warga Afghanistan. Indonesia juga memberikan pelatihan peningkatan kapasitas mengenai literasi keuangan, dan saat ini sedang membahas pengembangan kurikulum madrasah di Afghanistan.

Indonesia juga telah mengirimkan 10 juta juta dosis vaksin polio, klinik berjalan, ambulans, dan obat-obatan untuk warga di negara yang kini termasuk paling miskin di dunia itu.

Lebih jauh Retno mengatakan Indonesia sepakat dengan rekomendasi Guterres soal penunjukan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Untuk Isu Afghanistan. Tetapi mengingatkan agar utusan khusus yang ditunjuk harus benar-benar dapat bekerja.

Pengamat: Masalah Taliban Rumit

Pakar Hubungan Internasional di Universitas Diponegoro Mohamad Rosyidin mengakui masalah Taliban rumit karena berkelindan dengan ideologi yang kontradiktif dengan masyarakat internasional. Komunitas internasional berharap Taliban mengadopsi norma HAM universal, yang di dalamnya menjunjung tinggi kesetaraan, termasuk hak-hak perempuan yang tampaknya masih sulit dipahami Taliban.

“Ini yang sulit menjadi kompromi atau titik temu antara Taliban dan dunia internasional. Karena Taliban memiliki ideologinya sendiri, ideologi Islam konservatif. Jadi saya kira akan sulit bagi Taliban untuk kompromistis dengan tuntutan dunia internasional,” ujarnya.

Saat Taliban menginginkan pengakuan dari masyarakat internasional, mereka dituntut menjamin kesetaraan hak perempuan. Rosyidini menilai hal ini sebenarnya dapat dikompromikan, tetapi kemudian muncul persoalan soal mana yang lebih dulu: pengakuan internasional terlebih dahulu, baru Taliban menyetujui kesetaraan hak bagi perempuan, atau sebaliknya. Masing-masing pihak, tambahnya, khawatir akan dicurangi.

Melihat kerumitan ini, Taliban tampaknya tidak akan melunakkan sikap dalam waktu dekat. Oleh karena itu upaya Indonesia melibatkan sejumlah ulama moderat untuk meyakinkan Taliban dinilai tidak akan berhasil. “Jadi mau dibujuk pakai islam moderat tetap ndak bisa. Ya solusinya tadi political bargaining. Menukar pengakuan dengan penghormatan terhadap HAM,” ujar Rosyidin.

Selain Indonesia, pertemuan di Doha itu melibatkan negara-negara yang selama ini aktif dalam masalah Afghanistan, antara lain: China, Jepang, India, Pakistan, dan negara-negara berbatasan langsung dengan Afghanistan.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS